Inggris Berencana Larang Demo di Depan Kediaman Resmi Pejabat

Pemerintah Inggris mengumumkan pasal baru dalam Rancangan Undang-Undang Kejahatan dan Kepolisian yang akan menetapkan pelarangan aksi protes di depan rumah resmi pejabat terpilih seperti anggota parlemen, hakim, dan anggota dewan lokal.

Polisi akan memperoleh wewenang untuk menghentikan aksi protes yang bertujuan memengaruhi pejabat dalam tugas publik atau kehidupan pribadi mereka. Sanksi pidana bagi pelanggar rancangan ini berupa hukuman penjara hingga enam bulan.

"Level pelecehan yang dihadapi oleh para pelaku politik di Inggris sungguh mengkhawatirkan, ini ancaman bagi demokrasi kita," kata Dan Jarvis, dilansir The Guardian.

Survei parlemen terbaru mengungkapkan bahwa 96 persen legislator Inggris pernah mengalami pelecehan saat menjalankan tugasnya. Selain itu, badan independen yang mengawasi pemilu menyatakan bahwa lebih dari setengah kandidat dalam pemilu terakhir menghadapi ancaman atau intimidasi.

Pada 2024, Perdana Menteri Keir Starmer menjadi sasaran protes ketika aktivis pro-Palestina meninggalkan sepatu anak-anak dan spanduk di depan rumahnya di London, menuntut dukungan embargo senjata terhadap Israel.

Pada 2023, eks Perdana Menteri Rishi Sunak juga menghadapi aksi protes dari aktivis iklim di depan kediaman resmi di London dan North Yorkshire. Ini menunjukan betapa intensnya intimidasi politik yang melatarbelakangi pembentukan undang-undang baru ini.​

Selain kriminalisasi protes di kediaman pejabat, Rancangan Undang-Undang Kejahatan dan Kepolisian juga mengatur pelarangan beberapa taktik protes, seperti pendakian monumen perang, penggunaan kembang api atau flare, serta penggunaan penutup wajah untuk menyembunyikan identitas dalam zona demonstrasi tertentu. Pemerintah menilai langkah ini penting untuk melindungi institusi demokrasi dan menjaga keselamatan publik.

"Undang-undang ini dirancang untuk melindungi pejabat publik dari pelecehan yang merusak demokrasi dan supaya mereka dapat bekerja tanpa rasa takut," kata Dan Jarvis.

Namun, Amnesty International Inggris mengecam kebijakan ini. Amnesty International menilai RUU ini adalah serangan terhadap Hak Asasi Manusia.

"Rancangan undang-undang ini merupakan serangan serius terhadap hak untuk melakukan protes damai dan kebebasan berekspresi," ujar Helle Thorning-Schmidt, Direktur Amnesty Inggris.