Tangerang Selatan, IDN Times - Kepala Badan Intelijen Inggris (MI6), pada Kamis (21/7/2022), mengatakan pihaknya ragu bahwa petinggi Iran ingin menghidupkan kembali kesepakatan nuklir. Namun dirinya juga yakin, Teheran tidak akan mencoba menutup diri dari negosiasi itu.
Kepala MI6, Richard Moore, dalam Forum Aspen Security mengatakan bahwa cara terbaik untuk membatasi program nuklir Iran adalah dengan menghidupkan kembali perjanjian Rencana Aksi Komprehensi Bersama (JCPOA) seperti 2015 lalu.
Dalam kesepakatan JCPOA, Iran diberikan keringanan sanksi ekonomi oleh Barat apabila pihaknya membatasi program nuklir, melansir Reuters.
"Saya tidak yakin kita akan sampai di sana. Saya tidak berpikir Pemimpin Tertinggi Iran ingin membuat kesepakatan. Iran juga tidak ingin mengakhiri pembicaraan, jadi mereka bisa berjalan sebentar," kata Moore dalam forum yang berlangsung di Colorado.
Sejak Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada 2018 lalu inkonsisten dalam perjanjian JCPOA, Iran telah melebihi batas kesepakatan dalam pengelolaan nuklirnya. Atas pelanggaran itu, sumber daya uranium milik Teheran mampu diolah menjadi material senjata nuklir.
Pihak Barat memperingatkan Iran yang berusaha memproses bom nuklir secara cepat. Iran pun membantah tuduhan tersebut dan menyatakan tidak berniat membuat senjata seperti itu.
Menteri Pertahanan Israel, Benny Gantz, mengatakan bahwa pihaknya bisa saja mencegah Iran dengan kemampuan militernya. Israel juga mengamati kemampuan senjata nuklir Iran dan menganggap sebagai ancaman eksistensial, dikutip dari The New Arab.
“Haruskah kita melakukan operasi militer untuk mencegahnya, jika diperlukan? Jawabannya ya. Apakah kita membangun kemampuan? Ya. Haruskah kita menggunakannya sebagai (cara) terakhir? Ya. Dan saya berharap kita akan mendapatkan dukungan negara lainnya," kata Gantz.
Rezim Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, telah berusaha menghidupkan kembali perjanjian itu. Akan tetapi, para diplomat AS, Inggris, dan Prancis terlanjur minta pertanggungjawaban Iran karena dinyatakan gagal memproses perjanjian nuklir setelah lebih dari satu tahun negosiasi.
“Saya pikir kesepakatan itu benar-benar ada di atas meja. Dan kekuatan Eropa dan pemerintahan (AS) di sini sangat jelas tentang itu. Dan saya tidak berpikir bahwa China dan Rusia, dalam masalah ini, akan memblokirnya. Tapi saya tidak berpikir Iran menginginkannya," kata Moore.
Iran mengklaim bahwa pembicaraan nuklirnya adalah hal yang positif. Sekaligus menyalahkan AS karena gagal memberi jaminan untuk tidak lagi mengabaikan kesepakatan JCPOA, seperti era pemerintahan Trump.
Pakta JCPOA sempat dibahas kembali pada maret. Namun diskusi itu jadi kacau saat AS dihadapkan dengan perjanjian, apakah pihaknya akan menghapus Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) yang diklaim Washington sebagai organisasi mempromosikan aksi terorisme global.
Pemerintahan Biden akhirnya menjelaskan, pihaknya tidak akan menghapus IRGC dari daftar. Sebuah langkah yang berpotensi membuat banyak anggota parlemen AS geram.
Wakil Menteri Urusan Politik Bahrain saat forum menolak menanggapi pertanyaan terkait negaranya yang mungkin berpartisipasi secara militer untuk mencegah program nuklir Iran.
Namun, ketika ditanya apakah adil untuk menafsirkan penolakan tersebut sebagai suatu keraguan, dia pun menjawab 'cukup adil'.
Perlu diketahui, Bahrain merupakan markas bagi Armada Kelima Angkatan Laut AS, yang bertugas untuk mengawasi operasi angkatan laut AS di Timur Tengah.