Inggris Kaji Larangan Media Sosial bagi Anak di Bawah 16 Tahun

Dilansir Al Jazeera, Inggris akan mengirim para menterinya ke Australia untuk mempelajari penerapan larangan media serupa yang baru saja berlaku pada Desember 2025. Pemerintah ingin melihat langsung efektivitas kebijakan Negeri Kanguru sebagai negara pertama di dunia yang menerapkan aturan semacam itu.

Menteri Teknologi Liz Kendall menyatakan pihaknya akan memeriksa cara meningkatkan akurasi teknologi verifikasi usia. Konsultasi akan mencakup tinjauan apakah batasan usia digital saat ini, yaitu 13 tahun, dianggap terlalu rendah untuk melindungi anak-anak dari konten berbahaya.

Pemerintah juga menyoroti fitur desain aplikasi yang memicu kecanduan pengguna. Fitur seperti infinite scrolling atau gulir tanpa batas dan sistem streaks yang membuat anak terus kembali ke aplikasi akan menjadi fokus utama evaluasi.

“Hukum ini tidak pernah dimaksudkan sebagai titik akhir, dan kami tahu orang tua masih memiliki kekhawatiran serius. Itulah sebabnya saya siap mengambil tindakan lebih lanjut,” ujar Kendall, dilansir Sky News.

Dorongan muncul dari Esther Ghey, ibu remaja korban pembunuhan Brianna Ghey, yang secara vokal mendesak pemerintah memberlakukan batasan usia ketat. Putrinya diketahui mengalami masalah kesehatan mental serius akibat konten berbahaya di media sosial sebelum kematiannya.

“Brianna mengalami kecanduan media sosial dan berjuang dengan kesehatan mentalnya sejak usia 14 tahun. Dia juga mengalami gangguan makan dan melukai diri sendiri, semua ini diperparah secara signifikan oleh konten berbahaya yang dia konsumsi secara online” tulis Esther Ghey dalam suratnya, dilansir The Guardian.

PM Starmer juga menghadapi tekanan dari anggota partainya sendiri dan pihak oposisi Konservatif. Saat ini, terdapat sebuah amandemen RUU Kesejahteraan Anak yang didukung lintas partai untuk memaksa platform media sosial mencegah akses anak di bawah 16 tahun.

Peluncuran konsultasi dianggap sebagai strategi pemerintah meredam pemungutan suara amandemen tersebut di House of Lords. Partai Buruh berpotensi terpojok jika menolak usulan yang mendapat dukungan luas dari publik dan ahli keamanan.

Di sisi lain, tidak semua pihak setuju dengan larangan total karena beberapa akademisi dan badan amal memperingatkan risiko lain. Larangan menyeluruh dikhawatirkan membuat anak beralih ke ruang daring yang lebih sulit dipantau dan justru meningkatkan bahaya tersembunyi.

Sambil menunggu hasil konsultasi, Kementerian Pendidikan Inggris juga sedang berupaya menerapkan aturan bebas ponsel di lingkungan sekolah. Badan inspeksi sekolah atau Ofsted akan memeriksa kepatuhan institusi pendidikan terhadap aturan pelarangan gawai di kelas.

“Pesan saya kepada kepala sekolah adalah Anda sekarang memiliki semua dukungan untuk melarang ponsel di sekolah dengan segera,” tegas Kepala Ofsted Sir Martyn Oliver.