Inggris Minta Kesepakatan Protokol Baru soal Irlandia Utara

Dilansir BBC, Protokol Irlandia Utara membantu mencegah pemeriksaan di sepanjang perbatasan darat antara Irlandia Utara (di Inggris Raya) dan Republik Irlandia (di UE). Selama berlangsungnya negosiasi Brexit, semua pihak sepakat bahwa melindungi kesepakatan damai Irlandia Utara 1998 (the Good Friday agreement) merupakan prioritas mutlak.

Bagian dari itu berarti menjaga perbatasan darat tetap terbuka dan menghindari infrastruktur baru, seperti kamera dan pos perbatasan. Ini mudah dilakukan ketika Irlandia dan Irlandia Utara adalah bagian dari UE, yang mana mereka secara otomatis berbagi aturan UE yang sama tentang perdagangan dan tidak diperlukan pemeriksaan untuk barang yang bepergian dari satu negara ke negara lain.

Akan tetapi, pengaturan baru diperlukan setelah Brexit. Hal ini disebabkan karena UE mengharuskan banyak barang, seperti susu dan telur untuk diperiksa saat tiba dari negara non-UE, sementara beberapa produk, seperti daging dingin, tidak diizinkan masuk sama sekali.

Di bawah protokol tersebut, disepakati bahwa Irlandia Utara akan terus mengikuti aturan UE perihal standar produk yang dikenal sebagai pasar tunggal guna mencegah pemeriksaan di sepanjang perbatasan. Sebagai gantinya, pemeriksaan akan dilakukan pada barang yang masuk ke Irlandia Utara dari Inggris, Skotlandia, atau Wales.

Inspeksi dilakukan di pelabuhan Irlandia Utara dan dokumen pabean harus diisi. Hal tersebut telah memicu kritik bahwa perbatasan baru telah dibuat secara efektif di Laut Irlandia, di mana perjanjian tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2021 dan sekarang menjadi bagian dari hukum internasional.

Dilansir kantor berita Reuters, dampak dari protokol yang merupakan bagian dari penyelesaian Brexit tersebut, membuat bisnis di Irlandia Utara angkat bicara, mengatakan itu merusak perdagangan, dan beberapa kelompok pro-Inggris telah memprotes apa yang mereka katakan sebagai melemahnya hubungan dengan Inggris, meningkatkan kekhawatiran tentang kembalinya kekerasan yang melanda provinsi tersebut selama tiga dekade.

Pada hari Rabu, Menteri Brexit David Frost mengatakan kepada parlemen, "Kita tidak bisa terus seperti sekarang."

Frost juga mengatakan London menginginkan 'keseimbangan' baru untuk menghilangkan pengawasan UE atas perjanjian tersebut dan bahwa Inggris telah memiliki hak untuk secara sepihak menyimpang dari bagian-bagiannya.

Menurut Frost, pengaturan tersebut tidak berjalan seperti yang diharapkan Inggris dan ada pembenaran untuk menerapkan protokol pasal 16, di mana memungkinkan salah satu pihak untuk menangguhkan setiap bagian dari perjanjian yang menyebabkan 'kesulitan ekonomi, sosial, atau lingkungan'.

"Namun demikian... kami telah menyimpulkan bahwa itu bukan saat yang tepat untuk melakukannya," ungkap Frost. "Kami telah melihat peluang untuk melanjutkan secara berbeda guna menemukan jalan baru untuk mencapai kesepakatan dengan UE melalui negosiasi, keseimbangan baru dalam pengaturan kami yang mencakup Irlandia Utara, untuk kepentingan semua."

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, telah menolak langkah Johnson untuk merundingkan kembali protokol Irlandia Utara. "Uni Eropa akan terus menjadi kreatif dan fleksibel dalam kerangka protokol. Tapi kami tidak akan melakukan negosiasi ulang," ungkap Von der Leyen setelah panggilan telepon dengan PM Inggris pada hari Kamis yang berlangsung sekitar 30 menit, yang mana pembicaraan tersebut atas permintaan Johnson, dan dikutip dari The Guardian.

Meskipun tidak mengejutkan, penolakan yang kurang dari 24 jam setelah pemerintah menetapkan rencana untuk menegosiasikan kembali bagian inti dari kesepakatan Brexit, menjadi pukulan bagi Johnson, di mana telah berulang kali membuat klaim palsu bahwa tidak akan ada pemeriksaan pabean antara Inggris Raya dan Irlandia Utara.

UE sendiri telah bersatu melawan blueprint Inggris untuk menulis ulang protokol Irlandia Utara, perjanjian yang diperjuangkan dengan keras dengan Johnson pada tahun 2019 yang menciptakan perbatasan pabean di Laut Irlandia.

Upaya Inggris untuk melakukan negosiasi ulang telah membuat jengkel para pembuat keputusan UE, yang telah mengusulkan perubahan guna mengurangi dampak pada warga Irlandia Utara. Penyesuaian lebih lanjut tetap dimungkinkan, akan tetapi UE telah mengesampingkan negosiasi ulang skala penuh.