Inggris Resmi Pulihkan Hubungan Diplomatik dengan Suriah

06 Jul 2025, 22:45 WIB

Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy dan Presiden interim Suriah, Ahmed al-Sharaa. (Presidency of the Syrian Arab Republic, Public domain, via Wikimedia Commons)

Intinya sih...

Inggris fokus pada keamanan dan pengungsi di Suriah.
Inggris gelontorkan bantuan senilai triliunan rupiah untuk Suriah.
Pemerintahan baru Suriah diharapkan lebih inklusif.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Inggris secara resmi memulihkan hubungan diplomatik dengan Suriah setelah lebih dari satu dekade terputus. Pemulihan hubungan ini ditandai dengan kunjungan Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, ke kota Damaskus pada Sabtu (5/7/2025).

Dalam lawatannya, Lammy mengadakan pertemuan dengan Presiden interim Suriah, Ahmed al-Sharaa, serta Menteri Luar Negeri Asaad al-Shaibani. Kunjungan ini merupakan yang pertama kalinya dilakukan oleh seorang menteri Inggris dalam kurun waktu 14 tahun terakhir.

Langkah diplomatik ini diambil delapan bulan setelah rezim Bashar al-Assad runtuh pada Desember 2024. Keputusan ini juga mengikuti langkah serupa dari negara Barat lain, seperti Amerika Serikat yang telah mencabut sanksi terhadap Suriah pada Juni lalu.

1. Inggris fokus masalah keamanan dan pengungsi di Suriah

Melansir Al Jazeera, pemerintah Inggris menyatakan bahwa pemulihan hubungan diplomatik ini didasarkan pada kepentingan strategis nasional mereka. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari agenda pemerintah yang lebih luas dan dikenal sebagai "Plan for Change".

Salah satu tujuan keamanan utamanya adalah memastikan kekalahan permanen kelompok Daesh (ISIS) dan mencegah kebangkitannya kembali di kawasan tersebut. Selain itu, Inggris juga ingin memastikan penghancuran seluruh sisa program senjata kimia peninggalan rezim Assad.

London juga melihat stabilitas Suriah sebagai cara untuk menekan risiko migrasi tidak teratur yang menuju ke Eropa. Inggris menilai langkah ini dapat mencegah warga Suriah yang rentan menjadi korban eksploitasi oleh jaringan penyelundup manusia.

"Inggris membangun kembali hubungan diplomatik karena merupakan kepentingan kami untuk mendukung pemerintah baru guna mewujudkan komitmen mereka membangun masa depan yang stabil, lebih aman, dan sejahtera bagi semua warga Suriah," kata Lammy, dikutip dari laman resmi pemerintah Inggris.

2. Inggris gelontorkan bantuan senilai triliunan rupiah untuk Suriah

Sebagai wujud komitmennya, Inggris mengumumkan paket bantuan baru senilai 94,5 juta pound sterling atau sekitar Rp2 triliun. Dana tersebut akan dialokasikan untuk bantuan kemanusiaan darurat serta mendanai berbagai upaya pemulihan jangka panjang negara itu dari konflik, dilansir The Guardian.

Sebagian dari bantuan ini juga akan disalurkan untuk mendukung negara-negara tetangga yang masih menampung jutaan pengungsi Suriah. Secara terpisah, dana tambahan sebesar 2 juta pound sterling (sekitar Rp44 miliar) juga dialokasikan untuk Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW).

Dukungan untuk OPCW bertujuan membiayai kebutuhan operasional mereka dalam membantu pemerintah Suriah melenyapkan sisa senjata kimia. Selama berada di Suriah, Lammy menyempatkan diri bertemu dengan para relawan dari Syrian Civil Defence, yang dikenal sebagai White Helmets.

Ia juga menemui para pelaku usaha yang dipimpin oleh perempuan, yang bisnisnya telah didukung oleh program pemulihan ekonomi dari Inggris.

3. Pemerintahan baru Suriah diharapkan lebih inklusif

sudut kota Daraa, Suriah. (unsplash.com/Mahmoud Sulaiman)

Pemerintahan baru Suriah saat ini dipimpin oleh Hayat Tahrir al-Sham (HTS). HTS merupakan kelompok yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Inggris, AS, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Di tengah upaya pemulihan, muncul kekhawatiran terkait isu-isu hak minoritas dan perempuan. Inggris menyatakan akan terus memantau situasi untuk memastikan pemerintahan baru memerintah secara inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat Suriah. Sebelumnya, pejabat tinggi Prancis dan Ukraina juga telah mengunjungi Suriah.

"Saya di sini untuk berbicara dengan pemerintah baru ini, untuk mendesak mereka agar terus inklusif, serta untuk memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam cara mereka memerintah. Namun, saya juga di sini untuk mendampingi rakyat Suriah dan negara Suriah saat mereka melakukan transisi damai ini selama beberapa bulan mendatang," tutur Lammy, dilansir dari BBC.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.