Jakarta, IDN Times - Pemerintah Inggris menyatakan akan menghentikan pemberian visa pelajar bagi warga Afghanistan, Kamerun, Myanmar, dan Sudan. Selain itu, visa kerja untuk warga Afghanistan juga tak lagi diproses.
Kebijakan tersebut diumumkan pada Selasa (3/3/2026). Kebijakan itu disebut sebagai bagian dari langkah pengetatan yang lebih luas terhadap para pencari suaka.
Melansir BBC, Menteri Dalam Negeri Shabana Mahmood menyebut kebijakan itu diambil karena maraknya praktik penyalahgunaan visa. Kementerian Dalam Negeri menilai ada pola yang mengkhawatirkan terkait penggunaan jalur visa tertentu untuk kemudian mengajukan suaka.
Berdasarkan data resmi, warga dari empat negara tersebut tercatat paling sering mengajukan permohonan suaka setelah sebelumnya masuk ke Inggris dengan visa pelajar.
Seorang juru bicara pemerintah menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya memberantas penyalahgunaan sistem visa, sekaligus menjaga komitmen Inggris dalam membantu mereka yang benar-benar membutuhkan perlindungan.
Pemerintah menyampaikan bahwa lonjakan klaim suaka banyak berasal dari individu yang sebelumnya tiba secara sah di Inggris, termasuk melalui jalur pendidikan. Sepanjang periode 2021–2025, jumlah permohonan dari kelompok ini tercatat meningkat lebih dari tiga kali lipat.
Statistik resmi juga menunjukkan bahwa 13 persen dari keseluruhan pencari suaka merupakan pemegang visa pelajar saat pertama kali masuk ke negara tersebut.
Menteri Dalam Negeri Shabana Mahmood menyatakan kebijakan penolakan visa ini merupakan langkah luar biasa yang belum pernah diterapkan sebelumnya. Ia menegaskan keputusan itu ditujukan kepada pihak-pihak yang dianggap menyalahgunakan sistem imigrasi, sekaligus berjanji memperketat pengawasan perbatasan.
Menurut Kementerian Dalam Negeri, pemohon dari empat negara yang terdampak memiliki persentase di atas rata-rata dalam menyebut faktor kemiskinan sebagai dasar klaim suaka. Saat ini, sekitar 16.000 warga dari negara-negara tersebut masih menerima bantuan.
Rinciannya, sekitar 95 persen warga Afghanistan yang datang menggunakan visa studi sejak 2021 kemudian mengajukan suaka. Permohonan dari mahasiswa asal Myanmar meningkat enam belas kali lipat, sedangkan klaim dari pelajar Kamerun dan Sudan melonjak lebih dari 330 persen.
Kementerian Dalam Negeri menyatakan penghentian visa kerja bagi warga Afghanistan juga dipicu oleh tingginya jumlah pemegang visa yang tetap mengajukan suaka setelah izin tinggal mereka berakhir. Kondisi tersebut dinilai membebani sistem dan disebut sebagai tekanan yang tak lagi berkelanjutan bagi mekanisme suaka Inggris.
Kebijakan ini hadir di tengah keputusan pemerintah mengedepankan pendekatan diplomatik yang lebih tegas, menyusul desakan dari kelompok politik kanan seperti Partai Konservatif dan Reform UK agar arus imigrasi ditekan. Pekan lalu, masa perlindungan bagi pengungsi dipangkas menjadi 30 bulan sebagai bagian dari upaya menekan penyeberangan perahu kecil.
Sebelumnya pada November, Kementerian Dalam Negeri juga mengancam akan menghentikan seluruh penerbitan visa untuk Angola, Namibia, dan Republik Demokratik Kongo apabila ketiga negara tersebut menolak menerima deportasi warganya, langkah yang akhirnya diikuti dengan dimulainya kembali penerbangan pemulangan.
Meski demikian, Inggris tercatat sebagai negara dengan jumlah pemukiman kembali pengungsi rujukan UNHCR terbesar keenam di dunia, yang menurut pemerintah mencerminkan komitmen membantu mereka yang benar-benar membutuhkan. Menteri Dalam Negeri Shabana Mahmood dijadwalkan mengajukan perubahan Peraturan Imigrasi pada Kamis, 5 Maret, guna menghentikan penerbitan visa tersebut.