Jakarta, IDN Times - Parlemen Israel (Knesset) memilih menentang pembentukan negara Palestina dalam pemungutan suara pada Rabu (17/7/2024). Dari 120 anggota Knesset, sebanyak 68 suara menentang Palestina, sementara yang mendukung hanya sembilan suara.
Keputusan itu bersifat simbolis, tapi menjadi penghambat solusi perdamaian di kawasan tersebut. Amerika Serikat (AS) sekutu dekat Israel selama beberapa dekade telah menyerukan solusi dua negara untuk mengakhiri konflik.
Dilansir VOA News, hasil pemunguntan suara meloloskan resolusi yang menyatakan, pembentukan negara tersebut di wilayah yang diduduki Israel akan melanggengkan konflik Israel-Palestina dan mengganggu stabilitas kawasan.
"Knesset dengan tegas menentang pembentukan negara Palestina (di tanah) sebelah barat Yordania," kata resolusi tersebut, merujuk ke Tepi Barat dan Jalur Gaza.
"Pembentukan negara Palestina di jantung tanah Israel akan menimbulkan bahaya eksistensial bagi negara Israel dan warga negaranya, akan mengabadikan konflik Israel-Palestina, dan mengganggu stabilitas kawasan."
Resolusi meyakini Hamas akan mengambil alih negara tersebut dan mengubahnya menjadi basis teroris Islam radikal, kemudian melancarkan serangan. Selain itu, dukungan pembentukan negara dianggap sebagai hadiah bagi terorisme dan hanya akan mendorong Hamas dan para pendukungnya.
Menanggapi resolusi itu, Otoritas Palestina menyampaikan bahwa perdamaian dan keamanan tidak akan terwujud jika negara Palestina tidak berdiri. Otoritas tersebut menuduh koalisi penguasa di negara zionis itu berupaya menjerumuskan wilayah tersebut ke jurang kehancuran.
Kementerian Luar Negeri Prancis menyatakan kekhawatiran atas resolusi tersebut, yang menurutnya bertentangan dengan resolusi yang diadopsi oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam beberapa hari ke depan akan berkunjung ke Washington. Dia berulang kali menolak gagasan solusi dua negara yang selalu diusung AS.
“Saya tidak akan berkompromi mengenai kendali keamanan penuh Israel atas seluruh wilayah di sebelah barat Yordania. Dan ini bertentangan dengan (pembentukan) negara Palestina," katanya.
Dilansir CNN, Knesset telah melakukan pemungutan suara serupa pada Februari, yang menentang pengakuan internasional atas negara Palestina. Langkah itu tidak mengikat secara hukum, tapi analis Dahlia Scheindlin keputusan itu tidak boleh diabaikan.
"Israel mencoba menciptakan fakta di lapangan, yang sebenarnya tidak ada, bahwa Israel memiliki kekuasaan untuk menentukan apakah warga Palestina itu ada, atau ada sebagai sebuah negara," kata Scheindlin, merujuk pada pernyataan Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich setahun yang lalu, yang menyatakan tidak ada namanya orang Palestina.
"Kita harus berhenti menerima retorika Israel bahwa ada yang namanya negara Palestina sepihak. Yang kita miliki adalah pengakuan multilateral atas negara Palestina dan penolakan sepihak Israel," ujar Scheindlin.
Pada Mei, Spanyol, Irlandia, dan Norwegia mengakui negara Palestina. Menteri Luar Negeri Norwegia Espen Barth Eide membingkai langkah tersebut sebagian sebagai respons terhadap keengganan Israel dalam perundingan damai.
“Sangat disesalkan bahwa pemerintah Israel tidak menunjukkan tanda-tanda akan terlibat secara konstruktif,” kata menteri tersebut.