Ini Penyebab Twitter Terus Cekcok dengan Pemerintah India

Twitter telah berjuang melawan pemerintah India sejak awal tahun ini. Pada saat itu Twitter mengalami cekcok dengan Kementerian Elektronika dan Teknologi Informasi (TI) soal akun yang ingin dihapus oleh lembaga tersebut selama terjadi serangkaian protes oleh petani di negara itu.

Twitter memenuhi beberapa permintaan itu tetapi menolak untuk mengambil tindakan terhadap akun jurnalis, aktivis, atau politisi.

Beberapa minggu setelah perseteruan itu, India memperkenalkan aturan TI baru, yang antara lain mengharuskan perusahaan media sosial untuk membuat tiga peran di negara tersebut. Pertama yaitu “petugas kepatuhan” yang akan memastikan perusahaan mereka mematuhi hukum setempat. Kemudian, seorang “petugas keluhan” yang akan menangani keluhan dari pengguna India tentang platformnya, dan “penghubung” yang harus selalu siap melakukan penegakan hukum India kapanpun.

Orang-orang yang mengisi posisi itu diharuskan tinggal di India. Perusahaan juga diharuskan untuk bersedia mencari tahu siapa pembuat pertama sebuah pesan jika diminta oleh pihak berwenang.

Meski mendapat banyak tekanan, CNN melaporkan bahwa Twitter sejauh ini tidak menyusun aturan atau mengajukan banding hukum kepada pemerintah. Twitter juga mengirimkan sinyal yang beragam dalam pernyataannya tentang masalah ini.

Misalnya pada bulan Mei, perusahaan menyatakan keprihatinan tentang elemen inti dari Aturan TI baru itu dan potensi ancaman terhadap kebebasan berbicara di negara tersebut. Kemudian, beberapa hari setelahnya, Twitter berjanji untuk memenuhi persyaratan baru itu.

“Kami telah meyakinkan Pemerintah India bahwa Twitter melakukan segala upaya untuk mematuhi pedoman baru, dan gambaran umum tentang kemajuan kami telah dibagikan dengan sepatutnya,” kata Twitter dalam sebuah pernyataan pada Juni. “Kami akan melanjutkan dialog konstruktif kami dengan pemerintah India.”

Minggu lalu, Twitter mengumumkan bahwa mereka akan segera mempekerjakan petugas kepatuhan sementara. Twitter juga menambahkan bahwa mereka akan berusaha dengan itikad baik untuk membuka tawaran pekerjaan kepada kandidat yang memenuhi syarat dalam waktu delapan minggu untuk mengisi ketiga peran tersebut.

Namun demikian, dalam pengajuan pengadilan pada Kamis lalu, Twitter mengatakan kepada pengadilan bahwa mereka berhak untuk menantang legalitas dan validitas dari aturan teknologi baru itu.

Ketegangan Twitter dengan India memuncak pada akhir bulan lalu ketika Menteri Teknologi India, Ravi Shankar Prasad, mengatakan bahwa Twitter telah menolak akses ke akunnya selama hampir satu jam.

“Teman-teman! Sesuatu yang sangat aneh terjadi hari ini,” katanya dalam salah satu dari tujuh tweet yang dia posting tentang insiden itu. “Twitter menolak akses ke akun saya selama hampir satu jam dengan alasan bahwa ada pelanggaran terhadap Digital Millennium Copyright Act of the USA dan kemudian mereka mengizinkan saya untuk mengakses akun tersebut.”

Twitter mengkonfirmasi bahwa mereka telah membatasi akses sementara ke akun Prasad dan menahan salah satu tweetnya.

“Sesuai kebijakan hak cipta kami, kami menanggapi keluhan hak cipta yang sah yang dikirimkan kepada kami oleh pemilik hak cipta atau perwakilan resmi mereka,” kata juru bicara Twitter kepada CNN Business.

Menurut situs web Twitter, perusahaan dapat menanggapi dugaan pelanggaran hak cipta dengan mengunci akun jika banyak keluhan diterima.

Namun demikian, Prasad yang memiliki 5 juta pengikut di Twitter, menyebut bahwa raksasa Silicon Valley itu telah melanggar aturan TI baru yang mulai berlaku bulan lalu, karena mereka tidak mengirim pemberitahuan sebelumnya sebelum menolak akses ke akunnya.

Sebelum masalah ini terjadi, pada Mei Twitter juga terlibat perselisihan dengan pemerintah karena polisi mendatangi kantor Twitter di New Delhi. Kunjungan polisi dilakukan setelah Twitter memutuskan untuk melabeli tweet dari juru bicara partai berkuasa Modi sebagai “media yang dimanipulasi/manipulated media”.

Namun, polisi mengatakan kunjungan rutin itu dilakukan untuk membuat Twitter bekerja sama dengan penyelidikannya. Tapi Twitter mengecam langkah itu sebagai taktik intimidasi dan mengatakan bahwa mereka khawatir tentang keselamatan karyawannya di negara itu.