Irlandia: Pembentukan Negara Palestina Jamin Keamanan

19 Jan 2024, 16:21 WIB

ilustrasi bendera Irlandia (Unsplash.com/Mathias Reding)

Jakarta, IDN Times - Irlandia mengkritik keras Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu lantaran ingin memperpanjang masa perang di Jalur Gaza hingga 2025.

“Menurut saya, ini tidak dapat diterima jika PM Israel ingin memperpanjang perang ini. Terlalu banyak nyawa tak berdosa yang hilang, terlalu banyak anak-anak yang tewas. Anda tidak bisa menyelesaikan masalah ini hanya dengan cara militer,” kata Menteri Luar Negeri Irlandia, Michael Martin, dikutip dari Middle East Monitor, Jumat (19/1/2024).

“PM Netanyahu dan semua orang harus fokus bagaimana mengakhiri ini semua secepat mungkin dan Hamas juga harus berhenti menembakkan roket, serta diberlakukan gencatan senjata permanen,” lanjut dia.

1. Irlandia berbeda dari Jerman

Martin juga mengakui bahwa Irlandia berbeda dari Jerman, terutama dalam melihat perspektif konflik Palestina dan Israel.

“Kami berdua sangat jelas berbeda tapi sama-sama mengutamakan akses bantuan tanpa hambatan ke Gaza. Dan ini harus dilakukan atas dasar kemanusiaan,” ucap dia.

Menurut Martin, hanya dengan Solusi Dua Negara-lah perdamaian bisa dicapai antara Palestina dan Israel.

“Pada akhirnya, keamanan Israel, menurut saya, bergantung pada pendirian negara Palestina yang bisa hidup harmonis, itu jaminan keamanan tertinggi,” ungkap Martin.

2. Israel tolak pembentukan negara Palestina

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu (kiri). (twitter.com/netanyahu)

Sebelumnya, PM Netanyahu mengatakan bahwa dirinya menolak adanya pembentukan negara Palestina pascaperang sebagai syarat dari Arab Saudi untuk membantu rekonstruksi Jalur Gaza yang hancur akibat diserbu Israel.

DilansirTimes of Israel, Netanyahu dikabarkan tidak siap jika harus membiarkan Palestina menjadi negara merdeka. Namun, hal tersebut adalah syarat yang diberikan oleh Arab Saudi, yang diminta berkontribusi untuk membangun Gaza kembali.

Berdasarkan laporan dari NBC News ini, Pangeran Saudi Mohammed bin Salman sempat menawarkan normalisasi hubungan dengan Israel sebagai komitmen Saudi untuk membangun Gaza. Namun syaratnya adalah Palestina harus merdeka terlebih dahulu.

3. AS membujuk Saudi agar mau bangun Gaza

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas. (dok. X @SecBlinken)

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken dikabarkan mencari kesepakatan dengan Pangeran MBS serta empat pemimpin negara Arab lainnya untuk membangun kembali Jalur Gaza, pascaperang.

Dilansir Middle East Monitor,para pemimpin Arab disebut sepakat untuk mendukung pemerintahan baru Palestina yang telah direformasi untuk mengamankan Gaza.