Israel Blokade Distribusi Vaksin COVID-19 ke Jalur Gaza

17 Feb 2021, 13:28 WIB

Salah satu taket tahap pertama vaksin Sputnik V asal Rusia yang diterima oleh Palestina pada Kamis (4/2/2021). (Facebook.com/mohps - Kementerian Kesehatan Palestina)

Jakarta, IDN Times - Israel telah menghentikan pengiriman seribu dosis vaksin COVID-19 Sputnik V yang ditujukan bakal pekerja medis di Jalur Gaza. Keputusan tersebut dilandasi atas pertimbangan politik, dengan mengabaikan isu kemanusiaan di tengah pandemik.

“(Tindakan Israel) adalah kejahatan nyata dan melanggar semua hukum internasional serta bantuan kemanusiaan,” kata juru bicara Hamas Hazem Qassem pada Selasa (16/2/2021) sebagaimana dilansir dari Al Jazeera.

The Coordinator of Government Activities (COGAT) atau badan militer Israel yang menjalankan urusan sipil di wilayah pendudukan Palestina, menjelaskan Israel sedang menunggu keputusan politik dari para pengambil kebijakan untuk meloloskan vaksin buatan Rusia.

1. Israel bantah melakukan blokade pengiriman vaksin

Tuntutan para warga Palestina untuk membebaskan para tahanan Palestina. (Twitter.com/PalPrisoners)

Menteri Kesehatan Palestina, Mai Alkaila, mengecam Israel dan meminta negara yang dipimpin oleh Benjamin Netanyahu itu bertanggung jawab atas penundaan program vaksinasi.

The Palestinian Authority (PA) sekurangnya telah memperoleh sekitar dua ribu vaksin Sputnik V. Entitas yang bertanggung jawab atas pemerintahan Palestina itu memutuskan untuk membagi pasokan bakal petugas medis di Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Sementara itu, seorang pejabat Israel membantah bila penghentian sementara atas distribusi vaksin dianggap sebagai tindakan blokade. Dia juga menuturkan, hingga Senin (14/2/2021) malam, elit Israel masih berdebat soal keputusan untuk meloloskan vaksin.

“Itu bukan blokade. Mereka (pemerintah) hanya masih mempertimbangkan (untuk meloloskan vaksin),” kata pejabat yang enggan disebutkan namanya.

2. Tuduhan penyalahgunaan vaksin

Menteri Kesehatan Palestina Mai Alkaila (kanan) dalam konferensi pers pada Kamis (4/2/2021). (Facebook.com/Kementerian Kesehatan Palestina)

Koresponden Al Jazeera dari Yerussalem Barat Harry Fawcet melaporkan, anggota Knesset (sebutan untuk parlemen Israel) mencurigai bila Hamas akan melakukan tindakan penyalahgunaan terhadap vaksin yang tersedia.

“Seseorang berpendapat bahwa vaksin tidak akan diberikan kepada petugas kesehatan, tetapi kepada pejabat senior Hamas. Namun, sejauh menyangkut anggota Daftar Gabungan Palestina-Israel, (tindakan) blokade untuk perawatan tenaga kesehatan di wilayah yang diduduki adalah bagian dari kejahatan perang,” ungkap Fawcett.

Atas pertimbangan itu pula Dewan Keamanan Nasional Perdana Menteri Benjamin Netanyahu meminta PA untuk menginformasikan detail program vaksinasi.

3. Israel ogah membantu vaksinasi Palestina

Menteri Kesehatan Palestina, Mai Alkaila (kiri), saat terlibat langsung dalam program vaksinasi nasional pada Kamis (4/2/2021). (Facebook.com/Kementerian Kesehatan Palestina)

Israel sebagai negara paling progresif dalam kebijakan vaksinasi. dikecam oleh berbagai komunitas internasional. Di saat mereka memiliki stok vaksin untuk seluruh warganya, mereka justru enggan berbagi atau bahkan menghambat distribusi vaksin menuju wilayah Palestina yang sedang mereka aneksasi.

Pejabat Dewan Keamanan Nasional, Roi Binyamini, sempat mengatakan bila Israel tidak berniat untuk membagikan pasokan vaksin Israel untuk warga di Gaza. Namun, kata dia, pemerintah sedang mempertimbangkan supaya PA diizinkan mendistribusikan vaksin melintasi teritori Israel.

Keputusan blokade atas distribusi vaksin bisa menjadi permasalahan mengingat PA telah memesan dua juta dosis vaksin dari berbagai produsen, di luar vaksin dari program COVAX yang diperuntukkan bagi negara-negara berkembang.

Sejauh ini, PA telah melaporkan hampir 115.000 kasus corona di Tepi Barat dengan 1.400 kasus kematian. Sementara, di Jalur Gaza, tercatat lebih dari 53.000 kasus infeski dan sekurangnya 537 orang meninggal dunia.