Israel Bujuk Sudan Selatan Mau Tampung Warga Gaza

Pembicaraan rahasia ini dikonfirmasi oleh enam sumber kepada The Associated Press. Para sumber mengungkap, ada rencana kunjungan delegasi Israel ke Sudan Selatan untuk menjajaki kemungkinan pendirian kamp bagi warga Palestina.

Bersamaan dengan laporan ini, Wakil Menteri Luar Negeri Israel, Sharren Haskel, dikabarkan melakukan kunjungan pertama ke Sudan Selatan pada Rabu (13/8/2025). Haskel bertemu Presiden Salva Kiir Mayardit dengan agenda memperdalam kerja sama di bidang kesehatan, pertanian, dan energi.

"Saya bangga dengan inisiatif Israel yang membantu negara muda ini di bidang kesehatan, pertanian, energi, dan pangan. Saya berterima kasih kepada pemerintah Sudan Selatan atas dukungannya terhadap Israel," ujar Haskel, dikutip dari Times of Israel.

Menurut seorang pelobi AS yang bekerja untuk Sudan Selatan, negara Afrika itu menginginkan imbalan diplomatik dari kesepakatan tersebut. Sudan Selatan berharap pemerintah AS mencabut larangan perjalanan dan sanksi yang dikenakan pada beberapa tokoh elitnya.

Mesir, yang berbatasan langsung dengan Gaza, menentang setiap rencana pemindahan warga Palestina ke luar negeri. Dua pejabat Mesir mengatakan mereka telah melobi Sudan Selatan untuk menolak proposal Israel. Rencana itu juga ditentang oleh pemimpin masyarakat sipil Sudan Selatan, Edmund Yakani.

"Sudan Selatan tidak boleh menjadi tempat pembuangan orang. Negara ini juga tidak boleh menerima orang sebagai alat tawar-menawar untuk meningkatkan hubungan," kata Yakani, dilansir Al Jazeera.

Di dalam negeri, muncul kekhawatiran bahwa kedatangan warga Palestina dapat memicu kembali ketegangan lama. Sebelumnya, Sudan Selatan mengalami perang kemerdekaan panjang melawan pemerintah Sudan yang didominasi oleh Arab dan Muslim.

Ironisnya, Sudan Selatan sendiri merupakan negara yang sangat tidak stabil dan sedang berjuang pulih dari perang saudara. Konflik tersebut telah menewaskan hampir 400 ribu orang dan menyebabkan sebagian wilayahnya dilanda kelaparan.

Negara ini juga sudah menampung populasi pengungsi yang besar dari konflik di negara tetangga. Namun, Netanyahu membela rencananya dengan dalih hukum perang untuk memfasilitasi operasi militer.

"Saya pikir ini hal yang benar untuk dilakukan, bahkan menurut hukum perang yang saya tahu, adalah mengizinkan penduduk untuk pergi. Kemudian Anda masuk dengan seluruh kekuatan Anda melawan musuh yang tersisa di sana," tutur Netanyahu, dilansir PBS.

Sudan Selatan bukan negara pertama yang ditawarkan proposal semacam ini. Sebelumnya, Israel dan Amerika Serikat dilaporkan telah melakukan pembicaraan serupa dengan Sudan, Somalia, dan wilayah Somaliland.