Israel Janji Buka Perbatasan Rafah, 600 Truk Bantuan Siap Masuk Gaza

Sekitar 600 truk yang sebagian besar membawa makanan dan pasokan medis, serta peralatan yang dibutuhkan untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak, akan diizinkan masuk, demikian dilaporkan kantor berita Kan. Belum ada komentar langsung dari pejabat Israel maupun Palestina.

Pembukaan perbatasan ini menjadi salah satu bagian dari perjanjian gencatan senjata Israel dan Hamas. Gencatan senjata mulai berlaku sejak akhir pekan lalu.

Sementara, Senin, 13 Oktober 2025, para negosiator yang terdiri dari Amerika Serikat (AS), Mesir, Qatar, dan Turki menandatangani perjanjian gencatan senjata dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir. Penandatanganan ini disaksikan sejumlah kepala negara, termasuk Presiden Prabowo Subianto.

Israel sempat mengancam akan menutup perlintasan perbatasan Rafah pada Selasa, 14 Oktober 2025. Mereka beralasan kegagalan Hamas untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian gencatan senjata Gaza, dan menyerahkan jenazah sandera yang ditahannya.

Namun, justru Israel yang menodai kesepakatan gencatan senjata itu. Serangan drone Israel menewaskan enam orang kemarin, termasuk anak-anak.

“Sebuah sumber medis mengatakan bahwa enam orang tewas ketika pesawat tanpa awak Israel menembaki warga yang sedang memeriksa rumah mereka di lingkungan Shuja'iyya di timur Kota Gaza,” lapor kantor berita Palestina, WAFA.

Sumber medis di Jalur Gaza mengumumkan jumlah korban tewas akibat agresi Israel di Jalur Gaza telah meningkat menjadi 67.869 warga Palestina dan 170.105 orang terluka, sejak 7 Oktober 2023.

Ribuan korban masih tertimbun reruntuhan atau di jalanan, karena ambulans dan kru pertahanan sipil kesulitan menjangkau mereka saat ini akibat kerusakan yang sangat parah.

Beberapa jam kemudian, Hamas menyerahkan empat peti mati kepada Israel melalui Komite Palang Merah Internasional. Sejauh ini tiga orang telah diidentifikasi sebagai sandera Israel, tetapi ada keraguan tentang jenazah keempat yang diserahkan, media Israel melaporkan.

Dikutip dari Anadolu, perjanjian damai Gaza yang ditandatangani negara negosiator di Mesir pada awal pekan ini bertujuan untuk gencatan senjata permanen di wilayah Gaza. Presiden Trump juga dalam kesempatan itu mengatakan, negosiasi gencatan senjata fase kedua telah dilakukan.

Berikut isi deklarasi perjanjian damai Gaza yang diinisiasi AS dan Mesir tersebut:

Deklarasi untuk Perdamaian dan Kemakmuran Abadi

Kami, pihak yang bertanda tangan di bawah ini, menyambut baik komitmen dan implementasi yang benar-benar bersejarah oleh semua pihak dalam Perjanjian Damai Trump, yang mengakhiri lebih dari dua tahun penderitaan dan kerugian yang mendalam - membuka babak baru bagi kawasan yang didefinisikan oleh harapan, keamanan, dan visi bersama untuk perdamaian dan kesejahteraan.

Kami mendukung dan mendukung upaya tulus Presiden Trump untuk mengakhiri perang di Gaza dan mewujudkan perdamaian abadi di Timur Tengah. Bersama-sama, kita akan melaksanakan perjanjian ini dengan cara yang menjamin perdamaian, keamanan, stabilitas, dan kesempatan bagi seluruh rakyat di kawasan ini, termasuk Palestina dan Israel.

Kami memahami bahwa perdamaian abadi adalah perdamaian yang mana baik warga Palestina maupun Israel dapat sejahtera, hak asasi manusia fundamental mereka terlindungi, keamanan mereka terjamin, dan martabat mereka dijunjung tinggi.

Kami menegaskan bahwa kemajuan yang berarti muncul melalui kerja sama dan dialog berkelanjutan, dan bahwa penguatan ikatan antarnegara dan masyarakat melayani kepentingan abadi perdamaian dan stabilitas regional dan global.

Kami menyadari makna historis dan spiritual yang mendalam dari wilayah ini bagi komunitas agama yang akarnya terjalin erat dengan tanah air di wilayah ini - Kristen, Islam, dan Yahudi di antaranya. Penghormatan terhadap hubungan sakral ini dan perlindungan situs warisan mereka akan tetap menjadi prioritas utama dalam komitmen kami untuk hidup berdampingan secara damai.

Kami bersatu dalam tekad untuk memberantas ekstremisme dan radikalisasi dalam segala bentuknya. Tidak ada masyarakat yang dapat berkembang ketika kekerasan dan rasisme dinormalisasi, atau ketika ideologi radikal mengancam tatanan kehidupan sipil. Kita berkomitmen untuk mengatasi kondisi yang memungkinkan ekstremisme dan untuk mempromosikan pendidikan, kesempatan, dan rasa saling menghormati sebagai fondasi perdamaian abadi.

Dengan ini kami berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa di masa mendatang melalui keterlibatan dan negosiasi diplomatik, alih-alih melalui kekerasan atau konflik yang berkepanjangan. Kami mengakui bahwa Timur Tengah tidak dapat bertahan dalam siklus peperangan yang berkepanjangan, negosiasi yang mandek, atau penerapan persyaratan yang telah dinegosiasikan secara terpisah-pisah, tidak lengkap, atau selektif. Tragedi yang terjadi selama dua tahun terakhir harus menjadi pengingat yang mendesak bahwa generasi mendatang berhak mendapatkan yang lebih baik daripada kegagalan di masa lalu.

Kami menjunjung tinggi toleransi, martabat, dan kesempatan yang sama bagi setiap orang, guna memastikan wilayah ini menjadi tempat di mana semua orang dapat mengejar aspirasi mereka dengan damai, aman, dan sejahtera secara ekonomi, tanpa memandang ras, keyakinan, atau suku.

Kami mengejar visi komprehensif tentang perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan bersama di kawasan, yang didasarkan pada prinsip saling menghormati dan nasib bersama.

Dengan semangat ini, kami menyambut baik kemajuan yang dicapai dalam membangun perjanjian perdamaian yang komprehensif dan berkelanjutan di Jalur Gaza, serta hubungan yang bersahabat dan saling menguntungkan antara Israel dan negara-negara tetangganya di kawasan tersebut. Kami berjanji untuk bekerja sama dalam menerapkan dan melestarikan warisan ini, membangun fondasi kelembagaan yang memungkinkan generasi mendatang untuk tumbuh bersama dalam damai.

Kami berkomitmen untuk masa depan perdamaian abadi.

Donald J. Trump, Presiden Amerika Serikat
Abdul Fattah El Sisi, Presiden Republik Arab Mesir
Tamim bin Hamad Al Thani, Emir Negara Qatar
Recep Tayyip Erdoğan, Presiden Republik Turki