Israel Larang Tentara Suriah Beroperasi di Perbatasan Selatan
Jakarta, IDN Times - Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu, tidak akan mengizinkan pasukan militer pemerintah Suriah yang baru beroperasi di wilayah selatan Damaskus. Pernyataan tersebut disampaikan Netanyahu saat menghadiri upacara militer Israel pada Minggu (23/2/2025).
Netanyahu menuntut demiliterisasi penuh wilayah Suriah selatan, khususnya di provinsi Quneitra, Daraa, dan Suwayda. Tuntutan ini menambah ketegangan dengan Suriah yang kini dipimpin Hayat Tahrir al-Sham (HTS) setelah berhasil menggulingkan rezim Presiden Bashar al-Assad pada Desember 2024.
Israel bergerak agresif memanfaatkan kejatuhan Assad dengan memperluas kehadiran militernya. Tel Aviv memperbesar zona penyangga antara Dataran Tinggi Golan yang didudukinya dan wilayah Suriah selatan.
1. Tentara Israel akan terus jaga perbatasan Suriah
Pasukan Israel telah mendirikan sejumlah pos militer di perbatasan Suriah. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyatakan negaranya telah mendirikan dua pos di Gunung Hermon Suriah dan tujuh pos lainnya di zona penyangga.
Netanyahu menyampaikan, pasukan Israel akan mempertahankan posisi mereka di Gunung Hermon dan zona penyangga tersebut dalam jangka waktu tidak terbatas.
"Kami akan mempertahankan kehadiran kami di sana selama diperlukan demi melindungi komunitas kami dan menggagalkan potensi ancaman apapun," ujarnya, dikutip dari Al Jazeera.
Ekspansi Israel dinilai melanggar kesepakatan yang dimediasi PBB pada 1974. Saat itu, Israel dan Suriah menandatangani perjanjian gencatan senjata yang menetapkan Dataran Tinggi Golan sebagai zona demiliterisasi. Israel kini menduduki sekitar dua pertiga wilayah strategis itu, sementara PBB mengawasi zona penyangga seluas 400 kilometer persegi.