Jakarta, IDN Times - Jepang menolak permintaan Amerika Serikat (AS) untuk meningkatkan belanja pertahanannya menjadi 3 persen dari produk domestik bruto (PDB), guna mengatasi tantangan keamanan yang semakin meningkat.
"Jepang menentukan belanja pertahanannya sendiri, bukan atas arahan negara lain," kata Perdana Menteri Shigeru Ishiba pada rapat komite anggaran Majelis Tinggi pada Rabu (5/3/2025), dikutip dari Kyodo News.
Ishiba mengatakan, pengeluaran pertahanan diputuskan dengan berbagai macam pengeluaran. Ia juga tidak berniat memulai diskusi berat mengenai persentase pengeluaran PDB.
Sementara itu, Kepala Sekretaris Kabinet Yoshimasa Hayashi menekankan pentingnya substansi kemampuan daripada jumlah anggaran.
Jepang telah lama membatasi pengeluaran pertahanannya sekitar 1 persen dari PDB atau sekitar 5 triliun yen (sekitar Rp547,6 triliun). Namun, untuk merespons perubahan dalam lingkungan keamanannya, pihaknya telah meningkatkan anggaran pertahanan dalam beberapa tahun terakhir dengan tujuan mencapai 2 persen dari PDB pada tahun fiskal 2027.
Pernyataan itu muncul setelah calon wakil Menteri Pertahanan AS untuk kebijakan, Elbridge Colby, mengatakan bahwa Jepang harus membelanjakan setidaknya 3 persen dari PDB untuk pertahanan sesegera mungkin.
Terkait pengeluaran pertahanan Negeri Sakura, Colby berpendapat bahwa negara tersebut memiliki ekonomi yang luar biasa kaya. Tetapi, ia tidak mengerti mengapa Tokyo tidak membelanjakan dana pada tingkat yang sepadan dengan ancaman yang dihadapinya.
"Tidak masuk akal bagi Jepang yang secara langsung terancam oleh China dan Korea Utara, namun hanya membelanjakan 2 persen," kata Colby.
Menurutnya, Washington masih merupakan negara terkuat di dunia. Namun, Beijing adalah saingan terbesar dan terkuat yang pernah dihadapi AS selama 150 tahun, dikutip dari NHK News.
Hal itu mengacu pada seruan Presiden AS Donald Trump agar Taiwan dan anggota NATO mengalokasikan anggaran pertahanan masing-masing 10 persen dan 5 persen dari PDB.
Pada 7 Februari 2025, Ishiba dan Trump menggelar pertemuan puncak pertama mereka di Gedung Putih. Kedua pemimpin berbagi pandangan tentang lingkungan keamanan yang parah dan kompleks. Mereka juga sepakat untuk bekerja sama untuk guna mewujudkan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, serta mengangkat aliansi Tokyo-Washington ke tingkat yang lebih tinggi.
Ishiba-Trump sepakat memperkuat kemampuan pencegahan dan respons aliansi kedua negara, serta bekerja sama untuk mengatasi tantangan strategis di kawasan yang dihadapi AS-Jepang.
Kementerian Luar Negeri Jepang mengatakan bahwa Trump menggarisbawahi komitmen AS yang teguh terhadap pertahanan Jepang, dengan menggunakan seluruh kemampuannya, termasuk nuklir.
"Kedua pemimpin menegaskan kembali bahwa Pasal 5 Perjanjian Kerja Sama dan Keamanan Bersama Jepang-AS berlaku untuk Kepulauan Senkaku," kata kementerian tersebut dalam pernyataannya.
"Kedua pemimpin menegaskan komitmen mereka terhadap implementasi yang kuat dari penataan kembali pasukan AS di Jepang, sesuai dengan Rencana Konsolidasi Okinawa, termasuk pembangunan fasilitas pengganti Futenma di Henoko dan pengembalian Pangkalan Udara Korps Marinir (MCAS) Futenma," sambungnya.