Jepang Buang Limbah Fukushima, IAEA Beri Jaminan Keamanan

06 Jul 2023, 21:43 WIB

Logo IAEA. (twitter.com/iaeaorg)

Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Rafael Grossi, memberikan jaminan keamanan terkait rencana Jepang untuk membuang limbah radioaktif dari PLTN Fukushima ke laut. Jaminan itu diberikan pada Rabu (5/7/2023), setelah Grossi melakukan survei langsung ke fasilitas tersebut.

Sebelumnya, pada Selasa (4/7/2023), IAEA telah memberikan lampu hijaunya atas rencana pembuangan limbah. Badan itu menyebut tinjauan yang dilakukannya selama dua tahun menunjukkan rencana kontroversial Jepang tersebut akan memiliki dampak yang dapat diabaikan terhadap lingkungan.

Grossi menyimpulkan bahwa langkah tersebut konsisten dengan standar keamanan internasional yang relevan. Namun, dirinya mengakui bahwa realitas bagi masyarakat, ekonomi, dan persepsi sosial mungkin berbeda dari sains.

"Jika pemerintah Jepang memutuskan untuk melanjutkan rencana tersebut, (itu) akan berdampak kecil pada lingkungan, yang berarti air, ikan, dan sedimen," ungkap Grossi.

1. Rencana pembuangan limbah Fukushima tuai banyak kritik

Rencana pembuangan limbah Fukushima menuai kritik beberapa negara tetangga. Mereka menyuarakan kekhawatiran langkah tersebut terhadap ancaman lingkungan.

Duta Besar China untuk Jepang, Wu Jianghao, mengatakan Tokyo membuat keputusan yang salah. Dia meminta agar negara itu untuk menghentikan rencananya.

"Jepang perlu menghentikan rencana pelepasan air (limbah), berdiskusi dengan komunitas internasional, dan menghasilkan langkah-langkah yang ilmiah, aman dan transparan, serta persuasif ke negara lain," tegas Wu, dikutip The Japan Times.

Sementara itu, Korea Selatan (Korsel) menunjukkan sikap yang sedikit lebih lunak di tengah mencairnya hubungan negara itu dengan Jepang. Seoul menawarkan asesmennya sendiri, yang akan diumumkan pada Jumat (7/7/2023) mendatang.

Protes juga datang dari nelayan lokal yang menentang rencana tersebut. Mereka khawatir langkah tersebut akan memukul pekerjaan untuk memperbaiki kerusakan reputasi hasil laut Jepang, setelah beberapa negara melarang beberapa produk negara itu karena kekhawatiran akan radiasi.

2. IAEA bakal pantau seluruh proses pembuangan limbah

Grossi mengatakan bahwa pihaknya akan terus memantau seluruh proses pembuangan limbah yang diperkirakan akan memakan waktu selama 30 hingga 40 tahun itu. Dia juga meresmikan kantor IAEA di lokasi pembuangan limbah tersebut.

"IAEA akan berada di sini secara permanen, meninjau, memantau, menilai kegiatan ini (pembuangan limbah) selama beberapa dekade mendatang," ujar Grossi.

Dilansir Reuters, untuk meredakan kekhawatiran internasional, Grossi mengatakan dirinya akan menindaklanjuti kunjungannya ke Jepang dengan tur ke Korsel dan Kepulauan Pasifik. Dia akan menjelaskan bahwa air limbah tidak akan berdampak negatif terhadap lingkungan.

Perdana Menteri (PM) Jepang, Fumio Kishida, mengungkap bahwa negaranya akan berupaya mendapatkan penerimaan rencana itu baik secara domestik maupun internasional dengan dukungan IAEA.

3. Menlu Jepang bakal temui Menlu China dan Korsel

bendera Jepang (unsplash.com/Romeo A)

Menteri Luar Negeri Jepang, Yoshimasa Hayashi, telah mengatur pertemuan secara langsung dengan mitranya dari Beijing dan Seoul, untuk membahas rencana pembuangan limbah Fukushima. Hayashi bermaksud meminta pengertian Menlu China, Qin Gang, dan Menlu Korsel, Park Jin.

Dilansir The Japan News, pembicaraan itu akan dilakukan saat ketiga menteri tersebut hadir dalam pertemuan ASEAN yang akan diselenggarakan di Indonesia pada pertengahan bulan ini.

Terkait langkahnya, Jepang mengklaim air limbah yang dibuang telah disaring untuk menghilangkan sebagian besar unsur radioaktif, kecuali tritium, yakni isotop hidrogen yang sulit dipisahkan dari air. Air limbah yang diolah akan diencerkan jauh di bawah tingkat tritium yang disetujui secara internasional sebelum dilepaskan ke laut.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.