ilustrasi bendera Jepang (unsplah.com/Colton Jones)
Pemerintah Jepang menegaskan bahwa kestabilan pasokan energi di dalam negeri menjadi prioritas sebelum mempertimbangkan bantuan ke negara lain. Keputusan penyaluran bantuan akan ditentukan berdasarkan tingkat kebutuhan mendesak serta ketersediaan alternatif pasokan.
Jepang juga memperluas kerja sama energi dengan negara produsen melalui skema penyimpanan bersama. Dalam mekanisme tersebut, minyak milik negara produsen disimpan di Jepang sehingga dapat diakses lebih cepat saat kondisi darurat.
Perusahaan energi seperti Inpex Corp. berupaya mengalihkan sumber pasokan dari Asia Tengah guna memenuhi kebutuhan domestik. Setelah pertemuan dengan Presiden AS Donald Trump pada 19 Maret 2026, Takaichi menyatakan peluang peningkatan impor minyak dari AS terbuka, termasuk opsi pembentukan cadangan minyak AS di wilayah Jepang.
Di sisi lain, Jepang menolak permintaan pengiriman pasukan ke kawasan konflik. Pemerintah menilai langkah tersebut bertentangan dengan konstitusi pascaperang sekaligus menegaskan pendekatan diplomatik tetap diutamakan untuk menjaga stabilitas Timur Tengah.
Kekhawatiran publik di dalam negeri sempat meningkat hingga memicu potensi pembelian berlebihan barang kebutuhan seperti tisu toilet. Pemerintah mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan.
Sebagian besar pasokan tisu toilet di Jepang berasal dari produksi domestik berbasis bahan daur ulang.
“Harap beli hanya jumlah biasa yang dibutuhkan,” kata Kepala asosiasi Morio Ishizuka, dikutip The Guardian.