Jepang Protes Rencana Pembangunan Patung Perbudakan Seksual di Selandia Baru

Ketegangan diplomatik antara Jepang dan Selandia Baru mencapai titik krusial. Kedutaan Besar Jepang di Wellington memperingatkan bahwa pemasangan patung perunggu yang menggambarkan comfort women di Barrys Point Reserve, Takapuna, dapat memberikan dampak buruk yang signifikan terhadap hubungan kerja sama ekonomi, sosial, dan politik kedua negara.

Pihak kedutaan secara tegas menyoroti potensi rusaknya hubungan sister city. Mereka merujuk pada peristiwa pahit ketika kota Osaka di Jepang secara sepihak memutuskan hubungan persaudaraan dengan San Francisco sebagai reaksi atas pendirian monumen serupa. Langkah itu dinilai sangat mungkin terulang jika aspirasi komunitas tertentu di Auckland tetap dipaksakan di ruang publik yang seharusnya netral.

"Pemasangan patung itu bisa berdampak besar, tidak hanya pada hubungan antarwarga, sektor swasta, dan pemerintah daerah di kedua negara, tetapi juga pada hubungan diplomatik antara Jepang dan Selandia Baru," kata Duta Besar Jepang untuk Selandia Baru, Makoto Osawa, dalam pernyataan resminya, dilansir The New Zealand Herald.

Penolakan keras ini juga didasari oleh kekhawatiran bahwa keberadaan monumen itu akan menciptakan perpecahan sosial yang tajam di dalam masyarakat multikultural Selandia Baru, terutama antara warga keturunan Jepang dan Korea yang tinggal berdampingan di wilayah Auckland Utara.

Jepang bahkan menyatakan bahwa penggunaan dana pemerintah Selandia Baru sebesar 75 ribu dolar Selandia Baru (Rp750,37 juta) dari Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan (MFAT) pada tahun 2015 untuk pengembangan taman tersebut dapat disalahartikan. Dana itu bisa dianggap sebagai bentuk dukungan politik resmi negara terhadap narasi sejarah yang dinilai sepihak oleh Tokyo.

"Patung ini justru membawa perpecahan dan konflik ke dalam komunitas di negara-negara lain, bukannya mendorong perdamaian antara rakyat Jepang dan rakyat Korea," kata juru bicara resmi dari Kedutaan Besar Jepang.

Pemerintah Jepang secara konsisten berargumen bahwa seluruh persoalan mengenai comfort women telah diselesaikan secara tuntas dan tidak dapat dibatalkan. Hal ini merujuk pada perjanjian internasional yang ditandatangani bersama pemerintah Korea Selatan pada tahun 2015. Perjanjian itu mencakup permintaan maaf resmi serta pembayaran kompensasi kemanusiaan sebesar 1 miliar yen (Rp107,41 miliar).

Tokyo memandang upaya pendirian monumen peringatan baru di negara ketiga sebagai tindakan yang bertentangan dengan semangat rekonsiliasi global. Mereka khawatir ini hanya akan menjadi beban tambahan bagi kerja sama strategis di kawasan Indo-Pasifik yang saat ini sedang menghadapi berbagai tantangan keamanan yang kompleks.

"Dalam situasi seperti ini, membangkitkan kembali perhatian yang tidak perlu pada isu comfort women, yang sudah dinyatakan selesai antara pemerintah Jepang dan Republik Korea, hanya akan menjadi beban. Bukan saja bagi kerja sama Jepang-Korea, tetapi juga bagi hubungan Jepang-Selandia Baru," ujar Duta Besar Osawa, dilansir The Guardian.

Meskipun Jepang mengeklaim telah melakukan berbagai upaya kompensasi melalui Asian Women's Fund dan jalur diplomatik lainnya, para aktivis pendukung patung di Selandia Baru tetap bersikeras. Mereka berpandangan bahwa monumen itu adalah representasi hak asasi manusia universal yang bertujuan mengakui penderitaan puluhan ribu perempuan yang dipaksa menjadi budak seksual selama Perang Dunia II.

Mereka menolak anggapan bahwa patung tersebut adalah alat serangan politik, melainkan sebuah simbol pendidikan agar tragedi serupa tidak pernah terulang lagi di masa depan.

"Sangat mengejutkan bahwa Jepang secara terang-terangan mencoba membungkam monumen yang menghormati perempuan di belahan dunia lain. Patung ini adalah cara kecil bagi kami untuk bersatu dan berbagi kisah mereka yang menyayat hati," kata perwakilan dari komite pengusul patung, Rebekah Jaung.

Proses konsultasi publik yang dilakukan oleh Dewan Auckland pada Januari 2026 menunjukkan adanya perbedaan pendapat yang sangat kuat di tingkat lokal. Tercatat sebanyak 57 persen responden menentang rencana tersebut. Alasan utamanya adalah kekhawatiran akan ketegangan politik dan lokasi taman publik yang dinilai tidak tepat untuk isu yang sangat kontroversial.

Mayoritas peserta berasal dari komunitas Jepang (36 persen) dan Korea (34 persen). Ini menunjukkan bahwa sengketa sejarah tersebut telah merambah ke dalam kehidupan sehari-hari warga Auckland Utara dan memaksa pemerintah daerah untuk mempertimbangkan dampak sosial jangka panjang.

"Keputusannya bukanlah soal apakah Anda mendukung atau menentang patung itu. Pertanyaannya adalah, apakah ini tempat yang tepat untuk patung itu berada?" jelas Petugas Keterlibatan Masyarakat Dewan Auckland, Rhiannon Guinness.

Nasib patung perunggu ini akan ditentukan dalam pertemuan bisnis dewan lokal Devonport-Takapuna pada 28 April 2026. Pertemuan itu diperkirakan akan menjadi ajang perdebatan sengit antara prinsip kebebasan berekspresi komunitas diaspora dan kepentingan pragmatis hubungan luar negeri Selandia Baru.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru memilih untuk menjaga jarak. Mereka menyerahkan otoritas sepenuhnya kepada dewan lokal, meskipun tetap melakukan komunikasi intensif dengan pihak kedutaan Jepang untuk meredam potensi gejolak diplomatik yang lebih luas.

"Pemerintah Jepang sama sekali tidak bermaksud menyangkal atau meremehkan penderitaan yang ada. Namun kami khawatir hal ini akan menyebabkan perpecahan di dalam masyarakat multietnis yang luar biasa di Selandia Baru," pungkas Duta Besar Osawa.