Jepang Setujui Program Pelatihan Pekerja Asing yang Lebih sesuai HAM

Persetujuan pada pertemuan para menteri kabinet ini datang dari usulan panel pemerintah tahun lalu, serta mempertimbangkan diskusi di Partai Demokrat Liberal yang berkuasa guna membatasi peserta pelatihan untuk berpindah pekerjaan selama maksimal dua tahun.

Laporan akhir panel juga menyatakan bahwa peserta pelatihan harus diizinkan untuk berpindah pekerjaan setelah bekerja selama satu tahun. Meski begitu, para anggota parlemen menyatakan kekhawatirannya mengenai potensi keluarnya peserta pelatihan dari daerah pedesaan ke perkotaan yang kondisinya lebih baik.

Hingga akhirnya, pemerintah memutuskan untuk menetapkan batas maksimal perpindahan pekerjaan selama dua tahun dan tergantung pada bidangnya.

Pemerintah mempunyai peraturan ketat yang melarang para peserta pelatihan berpindah tempat kerja, kecuali ada alasan kuat. Banyak dari mereka yang melarikan diri karena pelanggaran, seperti gaji yang tidak dibayar dan pelecehan.

Dilansir NHK News, Program baru ini pada prinsipnya bertujuan untuk membantu pekerja magang asing memperoleh tingkat pengetahuan dan keterampilan tertentu dalam tiga tahun.

Hal ini akan diterapkan pada sektor-sektor yang sama, yang tercakup dalam program pekerja terampil tertentu untuk bidang-bidang, seperti perawatan, konstruksi, dan pertanian.

Terbatasnya jenis pekerjaan yang tersedia bagi pelatihan asing, disebabkan pemerintah yang masih enggan mengizinkan kebijakan imigrasi yang lebih terbuka.

Kurangnya keragaman dan inklusivitas di Negeri Sakura, serta upah yang relatif rendah membuat negara tersebut kurang menarik bagi pekerja asing. Jepang harus bersaing dengan negara-negara Asia lainnya, seperti Korea Selatan yang memiliki banyak peminat.

Di bawah sistem baru ini, peserta pelatihan akan dapat beralih ke sistem pekerja terampil tertentu yang diperkenalkan pada 2019. Sistem ini memungkinkan mereka untuk tinggal hingga 5 tahun dengan potensi untuk mendapatkan izin tinggal permanen.

Pelamar untuk sistem pelatihan baru juga akan diminta untuk lulus Tes Kemahiran Bahasa Jepang (JLPT) tingkat N4 yang menunjukkan pemahaman dasar bahasa Jepang atau tingkat N5 yang paling mudah.

Sementara itu, saat ini Jepang juga mempertimbangkan persyaratan pencabutan status izin tinggal permanen bagi orang asing yang jumlahnya diperkirakan akan meningkat. Ini jika mereka tidak membayar pajak atau premi asuransi sosial.

Sejak 1993, Jepang menerapkan Program Pelatihan Magang Teknis. Sistem tersebut dirancang guna mentransfer keterampilan ke negara-negara berkembang melalui pelatihan pemuda. Namun, program tersebut mendapat kritikan, yang disebut sebagai skema mengimpor tenaga kerja murah di tengah populasi usia kerja di Jepang yang kian menua dan menyusut.

Hingga Juni lalu, terdapat hampir 360 ribu peserta pelatihan yang berpartisipasi dalam program ini. Sebagian besar berasal dari Vietnam, Indonesia, dan Filipina, Associated Press melaporkan.