Jerman Desak China agar Bujuk Rusia Hentikan Perang

17 Apr 2024, 14:57 WIB

Kanselir Jerman, Olaf Scholz dan Presiden China, Xi Jinping. (twitter.com/ Bundeskanzler Olaf Scholz)

Jakarta, IDN Times - Kanselir Jerman, Olaf Scholz meminta Presiden China, Xi Jinping menekan Rusia untuk menghentikan perangnya di Ukraina. Scholz adalah pemimpin Eropa terbaru yang melakukan imbauan tersebut kepada China.

Namun, China belum menunjukkan tanda-tanda akan mengubah sikapnya. Selama ini, Beijing cenderung menyalahkan Eropa dan AS karena dianggap memperpanjang perang dengan memasok senjata ke Ukraina.

China juga menyerukan perundingan damai yang mempertimbangkan kekhawatiran Rusia dan Ukraina. Kedua negara disebut telah sepakat untuk mendukung konferensi perdamain Rusia-Ukraina di Swiss pada Juni mendatang.

"China bukanlah pihak dalam krisis Ukraina tetapi terus mempromosikan pembicaraan untuk perdamaian dengan caranya sendiri," demikian pernyataan China usai pertemuan di Beijing, dikutip dari Associated Press pada Selasa (16/4/2024).

1. Scholz: China bisa menekan Rusia akhiri konflik

Scholz baru saja menyelesaikan kunjungan tiga harinya ke China. Ia mengatakan kepada wartawan bahwa dirinya percaya sebuah fondasi telah diletakkan untuk upaya diplomatik mengakhiri perang di Ukraina. Ia juga menekankan bahwa China memiliki pengaruh yang besar terhadap Rusia.

"Saya meminta Presiden Xi untuk menekan Rusia agar Putin menghentikan kampanye militernya, menarik mundur pasukan, dan mengakhiri perang ini," tulis Scholz di media sosial X.

Meski China menyatakan tidak mengirimkan bantuan militer, namun Beijing disebut telah memberikan bantuan ekonomi kepada Moskow. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan perdagangan, sehingga membantu Rusia mengatasi sanksi ekonomi dari negara-negara Barat.

Laporan intelijen AS bahkan mengungkapkan bahwa Beijing telah meningkatkan penjualan peralatan kepada Moskow. Langkah ini dianggap sebagai dukungan tidak langsung China terhadap upaya perang Rusia di Ukraina.

2. Jerman dan China sama-sama tolak penggunaan senjata nuklir

Dalam pembicaraan tersebut, turut dibahas mengenai ekspor barang yang memiliki fungsi ganda atau dual-use dari China. Barang-barang ini dapat digunakan untuk tujuan sipil maupun militer. Scholz menegaskan bahwa harus ada larangan mutlak terhadap ekspor senjata dan masalah barang dual-use ini tidak boleh diabaikan.

Scholz juga menyatakan bahwa ancaman penggunaan senjata nuklir tidak dapat ditoleransi. Pernyataan ini muncul setelah sebulan sebelumnya Presiden Rusia, Vladimir Putin, mengancam akan menggunakan senjata nuklir jika kedaulatan negaranya terancam.

Menanggapi hal tersebut, China menyatakan bahwa kedua pemimpin sepakat untuk tetap berkomitmen pada Piagam PBB dan menentang penggunaan senjata nuklir.

China menyampaikan dukungannya terhadap upaya penyelesaian krisis di Ukraina secara damai, termasuk dengan penyelenggaraan konferensi. Konferensi ini diharapkan dapat menjadi wadah diskusi yang adil bagi semua pihak untuk membahas rencana perdamaian.

3. Kunjungan Scholz soroti ketegangan Uni Eropa-China di bidang perdagangan

Kunjungan Scholz ke China juga turut menggarisbawahi adanya ketegangan perdagangan antara Uni Eropa dan China. Uni Eropa mengeluhkan kebijakan subsidi China yang dianggap menciptakan persaingan tidak sehat dan mempertimbangkan pengenaan tarif terhadap impor kendaraan listrik dari China. Hal ini dilakukan untuk melindungi produsen domestik Eropa dari serbuan produk China yang lebih murah.

Meski ada ketegangan, hubungan dagang antara Jerman dan China tetap kuat. Selama delapan tahun berturut-turut hingga 2023, China menjadi mitra dagang terbesar bagi Jerman dengan nilai perdagangan mencapai Rp4.389 triliun. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan perdagangan Jerman dengan Amerika Serikat.

Kunjungan Scholz ke China merupakan yang kedua sejak ia menjabat sebagai Kanselir Jerman pada akhir 2021.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.