Jerman Kritik Israel: Serangan ke Gaza Bukan Lagi soal Hamas

28 Mei 2025, 23:23 WIB

bendera Jerman. (unsplash.com/Mark König)

Jakarta, IDN Times - Kanselir Jerman, Friedrich Merz, mengkritik operasi militer Israel di Gaza dalam pernyataan di Turku, Finlandia pada Selasa (27/5/2025). Merz menyebut serangan militer Israel di Gaza sudah tidak dapat dipahami lagi dan telah melampaui batas yang dapat diterima.

Kritik ini menjadi yang terkeras dari pemimpin Jerman terhadap Israel. Jerman selama puluhan tahun menganut prinsip tanggung jawab khusus terhadap keamanan Israel akibat sejarah Holocaust.

"Sejujurnya, saya tidak lagi memahami apa tujuan tentara Israel di Jalur Gaza. Israel menyakiti penduduk sipil dengan sedemikian rupa, seperti yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Tindakan ini tidak dapat lagi dibenarkan sebagai perjuangan melawan Hamas," kata Merz, dikutip dari Politico.

1. Merz sebut Israel langgar hukum internasional

Kanselir Jerman tersebut menyampaikan kritik di konferensi Re:publica Berlin dan kunjungan ke Finlandia. Merz menyatakan operasi militer Israel di Gaza telah melanggar hukum humaniter internasional.

"Jerman harus lebih menahan diri daripada negara lain mana pun di dunia dalam memberikan nasihat publik kepada Israel. Namun, ketika batas-batas dan hukum humaniter internasional benar-benar dilanggar, kanselir Jerman juga harus mengatakan sesuatu tentang hal itu," kata Merz.

Merz berencana melakukan pembicaraan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu minggu ini terkait operasi militer tersebut. Menurutnya, Israel tidak boleh melakukan tindakan yang tidak dapat diterima sahabat terdekatnya.

Duta Besar Israel untuk Jerman, Ron Prosor, merespons kritik Merz dengan nada positif. Prosor menyatakan bahwa Israel mendengarkan kritik Merz sebagai sekutu, dilansir The New Arab.

2. Posisi Jerman terhadap Israel dipertanyakan

Melansir CNN, kritik Merz dinilai tidak biasa mengingat konsep staatsraison yang dianut Jerman selama puluhan tahun. Konsep tersebut pertama kali dikemukakan mantan Kanselir Angela Merkel pada 2008 di hadapan parlemen Israel.

Staatsraison menyatakan keamanan Israel adalah bagian dari kepentingan nasional Jerman sebagai bentuk tanggung jawab terhadap sejarah Holocaust. Konsep ini membuat Jerman menjadi salah satu pendukung terkuat Israel di Eropa.

Komisioner pemerintah Jerman untuk memerangi antisemitisme, Felix Klein, mempertanyakan interpretasi staatsraison saat ini. Klein meminta adanya diskusi yang lebih jujur tentang sikap Berlin terhadap Israel.

"Membuat warga Palestina kelaparan dan sengaja memperburuk kondisi kemanusiaan secara drastis tidak ada kaitannya dengan melindungi hak negara Israel untuk berdiri. Hal tersebut juga tidak bisa dijadikan alasan bagi negara Jerman," kata Klein, dilansir DW.

3. Rakyat Jerman menentang ekspor senjata ke Israel

Tentara Israel di Tepi Barat. (wikimedia/IDF Spokesperson's Unit)

Survei lembaga Civey yang dipublikasikan surat kabar Tagesspiegel menunjukkan 51 persen rakyat Jerman menentang ekspor senjata ke Israel. Data survei Yayasan Bertelsmann pada Mei ini menunjukkan hanya 36 persen rakyat Jerman memandang Israel secara positif.

Angka tersebut turun dari 46 persen pada 2021, sementara 38 persen rakyat Jerman kini memandang Israel secara negatif. Pergeseran opini publik ini mencerminkan perubahan persepsi yang signifikan.

Politisi dari Partai Demokrat Sosial (SPD) mulai menuntut penghentian ekspor senjata Jerman ke Israel. Anggota parlemen SPD Isabel Cademartori memperingatkan Jerman bisa dituntut di pengadilan internasional.

"Ekspor senjata ke Israel harus dihentikan karena Jerman tidak boleh ikut bertanggung jawab atas kejahatan perang yang dilakukan pemerintah Israel," tulis Cademartori di media sosial X.

Menurut estimasi para ahli, Jerman mengekspor senjata senilai 161 juta euro atau sekitar Rp2,9 triliun rupiah ke Israel tahun lalu.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.