Jerman Kucurkan Rp18 Triliun untuk Santuni Yahudi Korban Holocaust

16 Sep 2022, 07:44 WIB

Ilustrasi bendera Jerman (unsplash.com/Maheshkumar Painam)

Tangerang Selatan, IDN Times - Claims Conference pada Kamis (15/9/2022) mengatakan bahwa Jerman setuju untuk memberikan dana 1,2 miliar euro (sekitar Rp18 triliun) kepada para penyintas tragedi Holocaust di seluruh dunia pada 2023. Hal itu merupakan kompensasi bagi orang-orang Yahudi yang pernah menderita di bawah kepemimpinan Nazi.

Pengumuman tersebut muncul ketika Jerman memperingati 70 tahun atas perjanjian Luksemburg. Pakta itu memungkinkan para penyintas untuk menerima keadilan atas penganiayaan Nazi, yang telah menewaskan 6 juta orang Yahudi di Eropa. Sejauh ini, total kompensasi oleh Berlin mencapai lebih dari 80 miliar euro (Rp2 kuadriliun).

“Pemusnahan orang-orang Yahudi Eropa oleh Nazi meninggalkan jurang yang mengerikan, tidak hanya di Yahudi global, tetapi juga dalam kemanusiaan global,” kata Gideon Taylor, presiden Claim Conference, sebuah organisasi yang bertugas untuk mengakomodir klaim material Yahudi terhadap perbuatan Nazi Jerman.

"Perjanjian ini meletakkan dasar untuk kompensasi dan restitusi bagi para penyintas yang telah kehilangan segalanya dan terus menjadi dasar bagi negosiasi yang sedang berlangsung," tambah Taylor.

1. Perjanjian Luksemburg memungkinkan adanya kompensasi bagi penyintas Holocaust

Melansir AP, pada Kamis otoritas Jerman mengundang ratusan tamu ke sebuah upacara di Museum Yahudi Berlin untuk peringati 70 tahun perjanjian. Pihaknya juga menggarisbawahi tanggung jawab yang perlu dipenuhi negara untuk masa lalu, masa kini, dan masa depan.

“Perjanjian Luksemburg sangat mendasar dan menghasilkan kompensasi finansial dalam jumlah lebih dari 80 miliar euro (sekitar Rp2 kuadriliun) yang telah dibayarkan Jerman pada akhir 2021,” kata Kanselir Jerman Olaf Scholz.

Kanselir mengatakan, perjanjian itu merupakan tanggung jawab moral karena Jerman gagal memastikan kehidupan dunia yang lebih manusiawi pada masa lalunya.

"Pada saat yang sama, jelas bagi semua pihak bahwa perjanjian ini tidak dapat melunasi kesalahan berat yang telah dilakukan Jerman pada diri mereka sendiri," tambah Scholz.

Perjanjian yang ditandatangani pada 1952 itu sempat menuai kontroversi dan menimbulkan beberapa protes di Israel.

2. Etnis Yahudi dan kritikus sebut kompensasi sama halnya seperti memaafkan Nazi

Melansir National Post, etnis Yahudi dan kritikus menganggap bahwa uang kompensasi sama saja memaafkan Nazi atas kejahatan mereka, yang telah menyebabkan kerugian dan penderitaan di masa perang.

“Meskipun para negosiator asli itu visioner, mereka tidak mungkin membayangkan konsekuensi jangka panjang dan mendalam dari Holocaust pada para penyintas,” kata Greg Schneider, wakil presiden eksekutif Claims Conference.

“Tidak ada yang mungkin membayangkan bahwa 70 tahun kemudian masih akan ada orang tua yang selamat dari Holocaust yang sangat miskin, yang sangat membutuhkan, yang masih menderita akibat yang mengerikan,” lanjut Schneider.

3. Jerman tanggung dana pendidikan bagi korban selamat Holocaust

Ilustrasi sarjana (unsplash.com/Jasmine Coro)

Dana sebesar 12 juta euro (Rp 179 miliar) akan dialokasikan untuk 8.500 korban selamat dari Holocaust Ukraina. Sedangkan 170 juta euro (Rp 2,5 triliun) diperuntukkan bagi sekitar 143 ribu korban selamat di seluruh dunia.

Pihaknya juga setuju untuk mendanai pendidikan para penyintas dengan mengalokasikan sebesar 10 juta euro (sekitar Rp 149 miliar) untuk 2022. dilanjutkan dengan kompensasi 25 juta euro (Rp373 miliar) untuk 2023, 30 juta euro (sekitar Rp 448 milyar) untuk 2024 dan 35 juta euro (Rp523 miliar) untuk 2025.

Berkurangnya jumlah korban Holocaust yang masih hidup, serta kenangan genosida yang makin memudar, membuat para sarjana dan akademisi ingin memastikan kalau generasi selanjutnya mengetahui kekejaman Nazi terhadap orang-orang Yahudi.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.