Jerman Pusing, Bantuan Senjata ke Ukraina Hampir Mencapai Batas
Jakarta, IDN Times - Jerman, salah satu donatur terbesar NATO, mengaku hampir mencapai batas untuk pengiriman senjata ke Ukraina. Keterangan itu disampaikan tidak lama setelah Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, meminta negara-negara Barat untuk mengirim senjata lebih banyak ke Kiev.
Gudang senjata Jerman sepertinya sudah mencapai batas, ketika mereka sudah hampir tak lagi memiliki pilihan mengirim senjata ke Ukraina. Solusi yang mungkin diberikan adalah pengiriman senjata langsung dari perusahaan industri yang memproduksinya.
Baru-baru ini, Ukraina meminta bantuan senjata ke Jerman secara spesifik. Mereka ingin kendaraan lapis baja Marder dan tank Leopard. Tapi sepertinya Jerman belum ingin memenuhi permintaan tersebut.
1. Stok senjata Jerman telah mencapai batas
Jerman adalah salah satu negara Uni Eropa (UE) dan anggota NATO yang memiliki kebijakan ekspor senjata paling berbeda. Jerman tidak mengizinkan mengirim senjata mematikan ke daerah konflik, bahkan jika senjata itu telah dimiliki oleh pihak ketiga.
Tapi, invasi Rusia ke Ukraina telah mengubah kebijakan itu, yang akhirnya membuat Kanselir Jerman Olaf Scholz menorehkan sejarah dengan membantu mengirim persenjataan mematikan ke Ukraina. Jerman mengirim senjata antitank, peluncur misil, dan misil darat-ke-udara serta senapan mesin.
Ketika Ukraina bersiap menghadapi kembali gempuran serangan Rusia di Donbass, Kiev kembali meminta bantuan senjata ke UE dan NATO. Jerman termasuk yang dimintai bantuan tersebut.
Dikutip dari Euro News, Bundeswehr, angkatan bersenjata Jerman, mengatakan bahwa pengiriman bantuan peralatan militernya ke Ukraina telah hampir mencapai batas kemampuan.
Pada Sabtu (9/4/2022), Menteri Pertahanan Christine Lambrecht melalui wawancara dengan media lokal mengatakan, "untuk pengiriman dari stok Bundeswehr, saya harus jujur mengatakan bahwa kami telah mencapai batas."
Bunderswehr sendiri harus memiliki kapasitas pertahanan dalam negeri, untuk bertindak dan mampu mempertahankan negara, serta kesepakatan kepemilikan jumlah peralatan militer sesuai dengan aturan aliansi NATO.