Jakarta, IDN Times - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengaku, membahas sejumlah isu penting ketika menerima kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto di Gedung Putih, Rabu (13/11/2024).
Biden mengatakan, dirinya berharap dapat memperdalam Kemitraan Strategis Komprehensif dengan Indonesia. Perjanjian ini memiliki tingkat tertinggi di antara dua negara dan diteken pada 2023 lalu.
“Ini termasuk memperdalam kerja sama keamanan kita,” kata Biden, dikutip VOA, Rabu (13/11/2024).
Selain itu, Biden juga terang-terangan mengatakan, isu Laut China Selatan menjadi salah satu topik yang dibahas dengan Prabowo. Apalagi Prabowo berkunjung ke Washington DC usai dari Beijing, China.
“AS ingin memperkuat kemitraan dengan Indonesia dengan memajukan konsep Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka,” ujar dia.
“Kami juga membahas sejumlah tantangan global seperti Gaza dan Laut China Selatan,” lanjut Biden.
Awal pekan ini, penyataan bersama antara Indonesia dan China cukup disorot lantaran terdapat sebuah poin yang diduga merujuk pada wilayah Laut China Selatan.
Dalam poin sembilan dengan judul "The two sides will jointly create more bright spots in maritime cooperation" disebutkan bahwa "The two sides reached important common understanding on joint development in areas of overlapping claims.”
“Menjadi pertanyaan mendasar apakah yang dimaksud dengan overlapping claims ini terkait klaim sepuluh garis putus (Dashed Line) oleh China yang bertumpang tindih dengan klaim Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Natuna Utara?” kata pengamat hukum internasional Hikmahanto Juwana, dalam keterangannya, Senin lalu.
“Bila memang benar, berarti kebijakan Indonesia terkait klaim sepihak China atas Sepuluh Garis Putus telah berubah secara drastis dan merupakan perubahan yang sangat fundamental dan berdampak pada geopolitik di kawasan,” beber dia.
Sementara itu, pengamat hubungan internasional Dinna Prapto Raharja menyatakan kekecewaannya jika benar wilayah yang dirujuk pada pernyataan Prabowo dan Xi Jinping tersebut adalah Laut China Selatan.
“Laut China Selatan ini wilayah yang sensitif, bukan hanya untuk Indonesia tapi juga buat negara-negara ASEAN dan mitra kerja sama seperti Amerika Serikat (AS). Sangat disayangkan kunjungan perdana Indonesia ke China, tapi Indonesia secara sepihak mengeluarkan posisi dan statement soal kewilayahan ini,” kata Dinna, kepada IDN Times via sambungan telepon.
Dinna melanjutkan, seharusnya Indonesia bisa berkomunikasi dan berdiskusi terlebih dahulu kepada negara-negara ASEAN, terutama yang memiliki klaim tumpang tindih dengan China di Laut China Selatan, misalnya Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei.
“Ini terburu-buru. Setelah ini harusnya Prabowo bisa jelaskan ke negara-negara ASEAN maksudnya apa posisi Indonesia di joint statement tersebut dan komitmen Indonesia untuk kawasan ini seperti apa?” lanjut Dinna.