Joe Biden Sahkah UU Pertahanan Senilai Rp10,9 Kuadriliun

NDAA atau National Defense Authorization Act adalah UU federal AS yang menetapkan berbagai aturan khususnya di bidang pertahanan AS. Rancangan UU itu mendapatkan banyak dukungan di senat dan parlemen, baik itu dari kubu Demokrat atau Republik.

Dalam NDAA untuk tahun fiskal 2022, dana yang dialokasikan sebanyak 770 miliar dolar atau Rp10,9 kuadriliun. Dilansir CNN, Joe Biden yang menandatangi RUU dan secara resmi telah menjadi UU, mengakui bahwa NDAA memiliki peran vital dalam menyelesaikan serangkaian permasalahan.

Dana yang dialokasikan sebanyak itu, khususnya untuk memberikan kesejahteraan bagi orang-orang yang berdinas di militer beserta keluarganya. Ada kenaikan gaji 2,7 persen. 

Selain itu, NDAA yang baru saja disahkan juga sebagai alat reformasi keadilan ketika kasus pelecehan seksual di militer terjadi. John Kirby, juru bicara Pentagon, memuji rancangan NDAA pada awal bulan ini, yang ia sebut sebagai inisiatif bersejarah dengan menghapus kejahatan terkait dan penuntutan di luar pengadilan rantai komando.

Gedung Putih juga mengungkapkan bahwa NDAA tersebut dapat mengambil langkah terobosan dan meningkatkan respon pencegahan serangan seksual di lingkup militer.

NDAA yang disahkan, selain memberikan kekuatan hukum untuk memberi keadilan dan langkah pencegahan kekerasan seksual, juga memberikan rincian tentang upaya AS dalam membantu negara-negara sekutunya.

Menurut Reuters, dana lebih dari Rp10 kuadriliun itu mengalami kenaikan 5 persen dibanding tahun lalu, untuk memberikan otoritas dalam pengeluaran di militer. Lebih banyak pesawat dan kapal perang Angkatan Laut akan dibeli untuk menghadapi ancaman geopolitik.

Selain itu, dalam NDAA tersebut, termasuk dimuat aturan inisiatif bantuan keamanan untuk Ukraina sebanyak 300 juta dolar atau Rp4,2 triliun. Kemudian, untuk bantuan pertahanan Eropa dialokasikan 4 miliar dolar atau Rp56,9 triliun dan untuk membantu pertahanan Baltik sebanyak 150 juta dolar atau Rp2,1 triliun.

Sebagai tanggapan atas ketegangan di Asia Pasifik untuk menghadapi ketegangan China, NDAA juga mengalokasikan inisiatif pendanaan pencegahan konflik senilai 7,1 miliar dolar atau Rp100,9 triliun.

Uang sebanyak itu untuk membantu pertahanan Taiwan, serta mendapatkan produk pengganti bagi Departemen Pertahanan untuk barang-barang yang tadinya diproduksi oleh perusahaan terkait pelanggaran kemanusiaan Xinjiang.

AS telah melarang impor semua produk China, khususnya dari perusahaan yang memiliki kaitan dengan aktivitas pelanggaran kemanusiaan di Xinjiang.

Meski sebagian besar NDAA yang menurut Presiden Joe Biden memiliki peran vital untuk meningkatkan pertahanan keamanan AS, tapi dia memiliki kritik secara pribadi terhadap UU tersebut.

Pihak eksekutif masih tidak bisa melakukan penutupan Penjara Guantanamo, yang itu termasuk dalam NDAA. Joe Biden kecewa dengan hal tersebut.

Dalam kampanyenya untuk menjadi Presiden AS, salah satu janji Biden adalah upaya menutup Penjara Guantanamo dan memiliki hak untuk memindahkan para tahanan ke penjara di daratan AS. Meski Demokrat memiliki suara mayoritas di parlemen, tapi keinginan Biden itu urung bisa diwujudkan.

Menurut Politico, Joe Biden mengatakan "Saya mendesak Kongres untuk menghilangkan pembatasan ini sesegera mungkin," tulisnya dalam sebuah pernyataan.

NDAA adalah salah satu aturan yang diawasi dengan sangat ketat oleh banyak industri dan kelompok berkepentingan lainnya. Ini karena, NDAA adalah satu-satunya undang-undang utama yang membahas berbagai masalah. NDAA sendiri telah jadi agenda tahunan untuk dijadikan undang-undang sejak lebih dari enam dekade yang lalu.