Junta Militer Mali, Burkina Faso dan Niger Bentuk Aliansi Pertahanan

Persetujuan antara pemimpin militer Mali, Burkina Faso, dan Niger ini diadakan setelah mengadakan pertemuan di Bamako. Pemimpin militer Mali, Assimi Goita, mengumumkan pembentukan Aliansi Negara Sahel (AES) sesuai dalam Piagam Liptako-Gourma. 

"Pembentukan aliansi ini bertujuan mendirikan arsitektur pertahanan kolektif dan bantuan bersama untuk kepentingan rakyat kami," tulis Goita dalam cuitan Twitter-nya, dikutip Africa News.

Menteri Pertahanan Mali, Abdoulaye Diop menambahkan kepada jurnalis bahwa aliansi ini akan berkontribusi langsung terhadap kombinasi upaya militer dan ekonomi antara ketiga negara. Ia menagaskan bahwa tujuan utamanya adalah melawan terorisme. 

Pasalnya, wilayah Liptako-Gourma yang terletak di perbatasan Mali, Burkina Faso, dan Niger telah menjelma sebagai episentrum aksi teroris jihadis dalam beberapa tahun terakhir. 

Piagam Liptako-Gourma yang ditandatangani ketiga negara memiliki fungsi untuk saling membantu satu sama lain, terutama apabila salah satu dari ketiganya diserang. 

"Segala bentuk serangan kedaulatan dan integritas teritorial negara dari satu atau lebih pihak termasuk dalam sebuah agresi melawan pihak lainnya dan sebaiknya membantu lainnya, termasuk pengiriman personel militer untuk mengembalikan dan menjamin keamanan," tulis dalam Piagam Liptako-Gourma. 

Pasalnya, situasi di ketiga negara terus memanas di tengah serangan dari kelompok pemberontak jihadis dan separatis. Di Mali, situasi terus menegang setelah kelompok separatis Touareg atau CMA (Coalition des Mouvements de l'Azawad) menyatakan perang terhadap Bamako.

Tak hanya itu, aktivitas pasukan bersenjata jihadis GSIM (Support Group for Islam and Muslims) yang punya afiliasi dengan Al-Qaeda. Bahkan, serangan teroris telah menimbulkan puluhan tentara tewas di Mali dan Burkina Faso. 

Pada Jumat (15/9/2023), pemerintah militer Burkina Faso memerintahkan atase militer di Kedutaan Besar Prancis di Ouagadougou untuk segera meninggalkan negaranya. Ia dianggap melakukan aktivitas yang mengganggu keamanan di Burkina Faso. 

Dilaporkan Reuters, Atase Prancis, Emmanuel Pasquier diharuskan meninggalkan Burkina Faso dalam kurun waktu 2 pekan terhitung mulai 14 September. Berdasarkan informasi dari diplomat Prancis menyebut bahwa Pasquier masih berada di Ouagadougou. 

Belakangan ini, hubungan Prancis-Burkina Faso terus memanas setelah terjadi kudeta militer pada September 2022. Pemerintahan transisi Burkina Faso telah memerintahkan Duta Besar Prancis dan pejabat senior PBB, Barbara Manzi untuk pergi. Bahkan, terdapat upaya penggeledahan terhadap media Prancis di negara Afrika Barat itu. 

Di bawah pemerintahan junta militer, sikap anti-Prancis terus meningkat di Burkina Faso. Terjadi rentetan protes dari pihak yang menolak keberadaan militer Prancis yang ditugaskan melawan teroris. Mereka dianggap tidak bertindak cukup melawan aksi teroris jihadis di kawasan Sahel.