ECOWAS Hukum Burkina Faso Usai Kudeta Militer
Jakarta, IDN Times - Economic Community of West African States (ECOWAS) atau masyarakat ekonomi Afrika Barat menghukum Burkina Faso dengan menangguhkan negara tersebut, pada hari Jumat, 28 Januari 2022.
Langkah itu dilakukan setelah Burkina Faso mengalami kudeta militer pada minggu lalu. Presiden Burkina Faso Roch Marc Christian Kabore yang terpilih secara demokratis, digulingkan oleh militer pimpinan Letnan Kolonel Paul-Henri Damiba.
Keputusan ECOWAS kali ini termasuk rekor. Itu karena hanya dalam waktu 18 bulan, organisasi tersebut telah menangguhkan tiga negara yaitu Mali, Guinea dan kini Burkina Faso.
1. Melanggar prinsip demokrasi kawasan
Pekan lalu, para tentara Burkina Faso yang memberontak tampil di televisi pemerintah untuk mengumumkan pengambilalihan militer atas negara tersebut. Alasannya, Presiden Kabore dinilai gagal membendung kekerasan yang telah menewaskan ribuan orang selama masa kekuasaannya.
Selain itu, militer yang memberontak tersebut juga menyebut bahwa negaranya sedang dikepung oleh ekstremis Islam bersenjata.
Para pemimpin ECOWAS bertemu pada hari Jumat untuk membahas peristiwa tersebut. Dilansir Associated Press, Presiden Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, ketua ECOWAS saat ini, menyebut serentetan kudeta baru-baru ini di Afrika Barat sebagai "pelanggaran langsung terhadap prinsip demokrasi kami."
Addo juga mengatakan bahwa saat ini "seluruh dunia memandang kami untuk bersikap tegas dalam masalah ini."
Sebuah delegasi dari ECOWAS diperkirakan akan melakukan perjalanan ke ibu kota Ouagadougou, dalam beberapa hari mendatang untuk memberi tekanan kepada pemimpin kudeta.
ECOWAS kemungkinan bisa menjatuhkan serangkaian sanksi ekonomi kepada Burkina Faso, seperti yang telah dilakukan oleh organisasi tersebut terhadap pemerintah junta militer Mali.
2. Gagal di medan perang dan mengambil kekuasaan dengan bantuan tentara bayaran
Dalam pertemuan para pemimpin Afrika Barat selama sekitar tiga jam pada hari Jumat, Nicolas Haque dari Al Jazeera melaporkan bahwa ada kalimat-kalimat keras yang sempat keluar dalam pertemuan itu.
Salah satu perwakilan yakni dari Menteri Luar Negeri Niger mengatakan "kami tidak mengerti bahwa para pemimpin militer-setelah gagal di medan perang-mengambil kekuasaan politik dan meminta tentara bayaran untuk mempertahankan integritas wilayah mereka."
Pernyataan Menlu Niger itu diduga merujuk kepada negara tengganya Mali dan Republik Afrika Tengah. Dua negara itu mendatangkan tentara bayaran swasta Wagner Group dari Rusia.
Para pemimpin ECOWAS juga menyerukan agar Presiden Kabore dan para pemimpin lainnya yang ditahan oleh kelompok tentara pemberontak supaya segera dibebaskan. Mereka sebelumnya juga mengeluarkan kecaman atas kudeta yang memaksa Kabore untuk mundur di bawah ancaman, intimidasi dan tekanan.
3. Pemimpin kudeta Burkina Faso sebut berkomitmen kembali ke tatanan konstitusional
Kudeta yang telah dilakukan di Burkina Faso telah menjadi guncangan lain di kawasan Afrika Barat. Letkol Damiba yang memimpin kudeta tersebut, pada hari Kamis malam memberikan pidato nasional untuk pertama kalinya.
Dalam pidato itu, dilansir BBC, Damiba mengatakan "ketika kondisinya tepat, sesuai dengan tenggat waktu yang akan ditentukan rakyat kita dalam semua kedaulatan, saya berkomitmen untuk kembali ke tatanan konstitusional yang normal."
Selain itu, Damiba mengatakan akan bertemu dengan perwakilan dari berbagai bagian masyarakat guna bersepakat peta jalan reformasi. Dia juga menambahkan bahwa membutuhkan mitra internasional lebih dari sebelumnya.
"Saya meminta komunitas internasional untuk mendukung negara kita sehingga dapat keluar dari krisis ini sesegera mungkin," kata Letnan Kolonel Damiba.
Damiba juga berjanji akan melakukan perang melawan ekstremis sebagai prioritas dan merebut kembali daerah perdesaan sehingga memungkinkan sekitar 1,5 juta penduduk yang kehilangan rumah agar bisa kembali.
Sebelumnya, Damiba berada di garis depan perang melawan kelompok ekstremis.
Prancis memiliki lebih dari 5.000 pasukan di Afrika Barat, membantu bekas koloni termasuk Burkina Faso, untuk memerangi pasukan ekstremis. Tapi kehadiran Prancis semakin tidak populer dan Presiden Macron mulai mengurangi jumlah pasukannya.
Mali menggunakan tentara bayaran Wagner Group dari Rusia. Kelompok itu juga disebutkan sedang menawarkan jasa serupa kepada pemimpin baru Burkina Faso.
