Demo menentang kudeta junta militer di Myamar yang digelar pada 14 Februari 2021. (Wikimedia Commons/MgHla (aka) Htin Linn Aye)
Pemerintah Indonesia buka suara soal pertemuan informal yang diadakan Thailand dengan menghadirkan junta militer Myanmar. Pertemuan ini telah digelar di Pattaya, pada 18 dan 19 Juni 2023 lalu.
“Kalau satu negara lakukan inisiatif, ya silakan saja. Itu hak negara tersebut. Tapi, kalau bicara dalam konteks ASEAN, kami punya aturan main yang harus diperhatikan,” kata Staf Khusus Menlu RI untuk Diplomasi Kawasan, Ngurah Swajaya, beberapa waktu lalu.
Ngurah merujuk pada Lima Poin Konsensus (5PC) yang telah disepakati semua negara anggota ASEAN, termasuk Myanmar sendiri. Ia meminta agar 5PC ditaati.
Pendekatan dengan semua pemangku kepentingan di Myanmar termasuk di dalam poin 5PC tersebut. Pendekatan ini dilakukan untuk mendorong dialog inklusif secara nasional dalam mencari solusi damai untuk Myanmar.