Junta Myanmar Umumkan Gencatan Senjata untuk Penanganan Gempa  

Keputusan militer Myanmar ini datang setelah kelompok oposisi telah lebih dulu menyatakan jeda operasi militer serupa. Dalam pernyataannya, militer menyatakan gencatan senjata juga bertujuan untuk menjaga stabilitas dan perdamaian, dilansir ABC.

Melansir BBC, Myanmar telah dilanda perang saudara selama empat tahun sejak kudeta militer pada tahun 2021. Saat itu, militer Myanmar menggulingkan pemerintahan sipil pimpinan Aung San Suu Kyi. Konflik ini telah menghancurkan ekonomi dan layanan dasar, termasuk layanan kesehatan, hingga tidak mampu menghadapi bencana alam besar.

Pemimpin Junta Myanmar Min Aung Hlaing akan menghadiri KTT regional di Thailand pada 3-4 April 2025 untuk membahas respons terhadap gempa. Kehadirannya dipandang sebagai terobosan diplomatik karena selama ini pemimpin junta tidak diundang ke pertemuan regional sejak kudeta.

Badan bantuan memperingatkan bahwa gempa telah memicu krisis medis serius. PBB melaporkan bahwa penduduk kota Mandalay, salah satu wilayah yang paling parah terdampak, kini terputus dari listrik dan air bersih.

"Air, baik dalam kuantitas maupun kualitas, sangat kurang di seluruh negeri dan khususnya di wilayah-wilayah terkena gempa. Kekurangan air menciptakan masalah kelangsungan hidup langsung dan bisa memicu epidemi di masa depan," ujarnya, jelas Koordinator Lapangan Dokter Tanpa Batas (MSF), Mikhael De Souza, dilansir CNN.

Kasus diare akut dan penyakit terkait panas meningkat di lokasi pengungsian. Harapan menemukan korban selamat juga semakin tipis lima hari setelah gempa. Namun, tim penyelamat baru-baru ini berhasil mengevakuasi dua pria dari reruntuhan hotel di Naypyidaw dan seorang pria lainnya dari sebuah penginapan.

Sebuah insiden terjadi pada Selasa malam (1/4/2025), ketika militer Myanmar menembakkan tembakan peringatan ke arah konvoi Palang Merah China yang membawa bantuan gempa. Juru bicara militer mengklaim konvoi tersebut tidak memberitahu pihak berwenang bahwa mereka berada di zona konflik. Pemerintah China memastikan tim mereka aman setelah insiden tersebut.

"Kami berharap semua pihak di Myanmar akan memprioritaskan upaya bantuan gempa dan memastikan keselamatan tim penyelamat serta pasokan dari China dan negara lain," kata Guo Jiakun, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, dikutip Al Jazeera.

Wilayah pedesaan Sagaing yang terdampak parah menjadi area tersulit dijangkau karena sebagian besar berada di bawah kendali kelompok pemberontak. Human Rights Watch meminta pemerintah Myanmar membuka jalur bagi tim bantuan kemanusiaan. Sampai saat ini, besarnya kerusakan akibat gempa belum bisa dipastikan secara menyeluruh karena banyak daerah kehilangan listrik, telepon, dan internet.