Jakarta, IDN Times - Pengadilan Guatemala, pada Rabu (14/6/2023), menghukum jurnalis José Rubén Zamora yang diduga terlibat pencucian uang. Zamora sudah ditahan sejak Juli 2022 usai memberitakan korupsi yang dilakukan Presiden Alejandro Giammattei.
Pada Mei, kantor berita El Periodico di Guatemala resmi tutup menyusul penahanan pendirinya Zamora. Padahal, media massa independen yang didirkan pada 1996 itu dikenal karena menguak berita korupsi di negara Amerika Tengah tersebut.
Dalam persidangan, Zamora disebut melakukan pencucian uang lewat transaksi palsu mencapai 300 ribu quetzal (Rp574,7 juta). Ia juga dinyatakan terlibat kasus ancaman dan menjual pengaruh.
Dilansir Reuters, Zamora menyatakan bahwa ia akan mengajukan banding dan akan membawa kasus ini ke Pengadilan HAM Inter-Amerika. Ia menyebut bahwa hukuman ini merupakan persekusi politik yang dilakukan Presiden Giammattei.
"Saya senang karena pada akhirnya mendapat hukuman secara paksa. Saya tetap tidak bersalah dan dia (Giammattei) tetaplah seorang pencuri. Tidak ada dalam sejarah yang akan mengambil itu darinya," ungkap Zamora.
Sejumlah badan internasional, termasuk Asosiasi Pers Inter-Amerika, menuding pemerintahan Presiden Giammattei melanggar hak hukum Zamora. Hakim dianggap melarang saksi mata dalam memberikan pernyataan dan menolak mengakui kesalahannya.
Dilaporkan La Prensa Latina, terdapat empat pengacara yang didakwa agar melarangnya hadir dalam persidangan Zamora. Sedangkan, dua pengacara lainnya melarikan diri dari Guatemala karena mendapat ancaman pembunuhan.
Setidaknya terdapat 30 hakim, jaksa, aktivis, dan jurnalis yang memutuskan meninggalkan Guatemala sejak 2018. Mereka mengaku mendapat persekusi sehingga terpaksa mengasingkan diri ke luar negeri.
Zamora berhasil selamat dari upaya pembunuhan pada 2021. Ia pun sudah mendapatkan penghargaan King of Spain International Journalism Prize kepada media yang didirikannya, El Periodico.
Pemerintahanan Giammattei menolak klaim bahwa kebebasan pers di Guatemala telah dicabut. Ia menekankan bahwa kebebasan pers masih berlaku di negaranya dan menolak kasus Zamora dilandasi oleh motif politik.
Kelompok penegak hukum dan hak asasi manusia (HAM) di Guatemala mengungkapkan bahwa pengadilan dimanfaatkan oleh kelompok elite untuk meluruskan kepentingan politik. Mereka menganggap bahwa hukuman kepada Zamora adalah simbol rapuhnya demokrasi di Guatemala, dilaporkan NPR.
Kepala Program Komite Perlindungan Jurnalis di AS, Carlos Martinez de la Serna, mengungkapkan bahwa hukuman ini menunjukkan upaya pemerintah mengkriminalisasi jurnalis dan menyerukan agar Zamora segera dibebaskan.
"Satu kejahatan yang pernah dilakukan Zamora hanyalah tidak takut dalam menjalankan profesinya," ungkap de la Serna.