Kelompok Kurdi di Irak Bersiap Lancarkan Serangan Darat ke Iran

Pasukan dari Partai Kebebasan Kurdistan (PAK) dilaporkan telah memindahkan unit militer mereka ke area dekat perbatasan di provinsi Sulaymaniyah. Pejabat dari kelompok Komala juga menyatakan kesiapan pasukannya untuk melintasi perbatasan dalam rentang waktu sepekan hingga sepuluh hari ke depan. Mereka saat ini masih berstatus siaga sambil menunggu kondisi lapangan memungkinkan untuk melancarkan operasi.

Presiden AS Donald Trump diketahui telah menghubungi sejumlah tokoh utama Kurdi. Trump meminta dua pemimpin Kurdi Irak, Massoud Barzani dan Bafel Talabani, untuk membuka akses perbatasan bagi pejuang Kurdi Iran. Selain itu, komunikasi juga dilakukan dengan Mustafa Hijri yang memimpin Partai Demokratik Kurdistan Iran (KDPI).

Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, membenarkan adanya komunikasi antara Trump dengan para pemimpin Kurdi terkait pangkalan militer AS di Irak utara. Namun, Leavitt membantah laporan yang menyebutkan bahwa presiden telah menyetujui rencana spesifik mengenai dimulainya pemberontakan di Iran. Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Pertahanan Pete Hegseth yang menyatakan bahwa AS sedang tidak fokus mempersenjatai kelompok tertentu.

“Kami berjuang untuk kebebasan dan tentu saja kami berjuang melawan militer yang membahayakan rakyat kami,” ujar seorang veteran Partai Kehidupan Bebas Kurdistan, Siamand Moani, dilansir The New York Times pada Rabu (4/3/2026).

Pengeboman AS dan Israel di wilayah Iran sejak Sabtu telah menewaskan pemimpin tertinggi negara tersebut beserta sejumlah pejabat penting. Serangan udara juga menyasar berbagai fasilitas keamanan di perbatasan yang diyakini akan mempermudah infiltrasi pasukan Kurdi dari wilayah Irak.

Serangan terpusat di kawasan timur Iran, khususnya di sekitar rute jalan raya penghubung perbatasan Irak dan Iran. Gempuran udara melumpuhkan fasilitas milik Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), pos penjaga perbatasan, hingga instalasi menara telekomunikasi. Di kota Sanandaj, ledakan hebat menghancurkan markas kepolisian setempat beserta area di sekelilingnya.

Namun, laporan intelijen AS menilai kelompok Kurdi belum memiliki pengaruh maupun sumber daya yang memadai untuk menjatuhkan pemerintah Iran. Oleh karena itu, operasi ini dirancang untuk menyebar kekacauan internal serta menipiskan sumber daya militer rezim Teheran.

“Rakyat Iran pada umumnya tidak bersenjata, kecuali dinas keamanan runtuh, akan sulit bagi mereka untuk mengambil alih kecuali seseorang mempersenjatai mereka,” tutur mantan pejabat senior Pentagon pada era Barack Obama, Alex Plitsas, dilansir CNN.

Rencana pelibatan milisi Kurdi menempatkan pemerintah daerah Kurdistan Irak pada posisi yang rentan. Otoritas pusat di Baghdad yang memiliki kedekatan dengan Teheran telah menginstruksikan pejabat Kurdi Irak agar melarang para militan melintasi perbatasan. Keterlibatan milisi Kurdi dikhawatirkan akan memicu serangan balasan oleh pasukan Iran maupun faksi pro-Iran di wilayah Irak.

Sebagai pencegahan, Kementerian Dalam Negeri Wilayah Kurdistan telah menerjunkan pasukan keamanan Peshmerga ke zona perbatasan. Deputi Perdana Menteri Kurdistan Irak, Qubad Talabani, juga menekankan posisi netral mereka di tengah konflik regional yang semakin memanas ini.

Otoritas keamanan nasional Irak bahkan mengklaim telah menerima permintaan dari Wakil Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Ali Bagheri untuk segera memblokir penyusupan kelompok oposisi menuju teritori Iran.

"Hal ini berpotensi merusak kedaulatan Irak dan pada dasarnya memberdayakan milisi bersenjata tanpa akuntabilitas dan dengan sedikit pemahaman tentang apa yang akan terjadi,” ungkap Jen Gavito, dilansir CNN.