Kemelut Myanmar di Tubuh ASEAN
Jakarta, IDN Times - Konflik Myanmar sampai hari ini masih menjadi isu yang belum diselesaikan oleh di Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN. Bukan mereda, baku tembak dan pertikaian malah kian merajalela di negara tersebut.
Konflik Myanmar pecah pada 1 Februari 2021 di mana junta militer mengkudeta pemerintahan saat itu dan menahan pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, sampai hari ini.
Laos, yang menjabat sebagai ketua ASEAN, pun dirasa tak berbuat banyak selama setengah tahun ini. Setelah menerima kepemimpinan ASEAN dari Indonesia, Laos langsung menunjuk Utusan Khusus untuk Myanmar.
Ia adalah seorang diplomat karier bernama Alounkeo Kittikhoun yang mengunjungi ibu kota Naypyidaw pada pertengahan Januari 2024 dan bertemu para jenderal Myanmar.
Sementara dari Indonesia, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan bahwa Lima Poin Konsensus tetap menjadi pegangan utama dalam upaya ASEAN membantu Myanmar. Hal ini dikatakan Retno pada awal Februari lalu usai menghadiri pertemuan Menlu ASEAN di Luang Prabang, Laos.
“Hasil pertemuan menlu di Laos, pertama adalah kita berkomitmen Lima Poin Konsensus (5PC) itu pegangan utama, main reference ASEAN dalam mencoba membantu Myanmar keluar dari krisis ini karena beberapa waktu sempat ada pertanyaan mengenai 5PC,” kata Retno, 6 Februari 2024.
“Kita berdiskusi dengan Laos dan Malaysia, ke depannya seperti apa. Troika ini tidak tertutup ya sifatnya. Saat kita membahas bantuan kemanusiaan misalnya saya bicara dengan Thailand, karena Thailand juga melakukan bantuan kemanusiaan melalui perbatasan tapi dengan tetap melibatkan AHA Centre,” ungkap Retno.
Selain itu, Retno juga menuturkan bahwa saat di Luang Prabang kemarin, Indonesia sudah memberikan semua catatan soal pendekatan yang dilakukan ke Myanmar kala keketuaan ASEAN dipegang Indonesia pada 2023.
“Semua contact person sudah kita berikan kepada Laos dengan harapan, mereka menyatakan secara eksplisit apa yang akan dilakukan Laos adalah kesinambungan. Karena apa yang dilakukan Indonesia juga kan awalnya dari Kamboja, kita bangun berdasarkan apa yang dibangun oleh Kamboja,” ucap Retno.
Sementara itu, dikutip dari laporan PBB, Senin (24/6/2024), setidaknya 4.600 orang telah tewas dibunuh junta militer sejak Februari 2021, termasuk ratusan perempuan dan anak-anak. Saat ini, lebih dari 20 ribu orang yang menentang militer masih mendekam di tahanan.
1. Kunci penanganan Myanmar ada di level kepala negara dan menteri luar negeri
Pengamat hubungan internasional, Dinna Prapto Raharja, menilai bahwa kunci penanganan krisis di ASEAN berada di level menteri luar negeri dan kepala negara.
“Dua level ini yang paling penting dan paling menentukan, isu-isu di ASEAN ini akan berkembang jadi lebih terbuka ke publik atau ditangani sesuai mekanisme ASEAN atau mau disimpan di bawah karpet saja,” kata Dinna, ketika dihubungi IDN Times, beberapa waktu lalu.
“Dalam situasi yang sekarang, kita lihat juga ada transisi kepemimpinan di negara-negara ASEAN misalnya Indonesia nanti Oktober, Vietnam, Malaysia, Singapura, Filipina. Ini kondisi dalam negeri yang juga kita harus kita perhitungkan,” ucap dia.
Menurut Dinna, hampir semua negara di ASEAN berorientasi kepada isu ekonomi dan pembangunan.
“Kondisi global yang tidak menentu akibat perang-perang besar itu juga mengakibatkan ASEAN itu handle ekonomi masing-masing dulu. Ini satu pembuktian bahwa tataran di mekanisme ekonomi pun belum jadi pegangan bersama untuk jalan bersama menciptakan stabilitas,” ungkap Wakil Indonesia untuk ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights tahun 2016-2018 ini.
Dinna juga mengatakan bahwa untuk penanganan krisis, apalagi krisis kemanusiaan, ASEAN tidak ada mekanisme tersebut.
“Kalau di level kepala negaranya begitu, legitimasinya lemah, seperti di Filipina kan kritiknya juga kuat apalagi transisi dari Duterte ke Bongbong Marcos, itu juga membuat posisi Filipina tidak lagi sama. Hal-hal seperti ini jadi benang merah dan transisi ini kan butuh waktu. Sama seperti di Indonesia, aspeknya juga kita masih menggantung dan orientasi juga lebih ke ekonomi,” tuturnya.
“Menlu bisa apa kalau situasi kepala negaranya belum pasti juga,” kata Dinna.