Kemlu: Fatwa Hukum ICJ Patahkan Argumen Israel soal Palestina

Sementara itu, Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri RI, Amrih Jinangkung, menyatakan, fatwa hukum ICJ ini bisa menjadi panduan Majelis Umum PBB soal isu Palestina.

“Fatwa hukum ini bisa menjadi panduan untuk Majelis Umum PBB membahas isu Palestina, tapi memang fatwa ini tidak mengikat. Karena tidak mengikat, maka bergulirnya di Majelis Umum PBB,” kata Amrih.

“ICJ menegaskan bahwa Israel melanggar hukum internasional, selama ini kan soal ini hanya pendapat beberapa negara dan pihak, tapi belum ada penegasan dari mahkamah tertinggi yang menyatakan hal tersebut,” lanjutnya.

Amrih juga menegaskan, Indonesia bakal berkoordinasi dengan sejumlah negara yang sependapat soal fatwa hukum ini.

“Indonesia juga akan mengajak masyarakat internasional untuk sama-sama memikirkan tindak lanjut fatwa ini. Teman-teman kami di PTRI New York juga akan terus mendalami bagaimana Majelis Umum PBB bisa follow up fatwa ini bisa menjadi panduan,” ucap Amrih.

Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ) mengatakan, kebijakan permukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, Palestina telah melanggar Konvensi Jenewa ke-4 pada Jumat 19 Juli 2024. ICJ menyebut kehadiran Israel di wilayah pendudukan itu adalah ilegal dan melanggar hukum.

ICJ menyerukan agar pembangunan pemukiman segera dihentikan. Pengadilan Tinggi PBB juga mengeluarkan kecaman luas yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap tindakan Israel di wilayah tersebut.

Terkait fatwa ini, Indonesia menyambut positif di mana fatwa ini telah memenuhi aspirasi Indonesia dan masyarakat internasional untuk mewujudkan keadilan bagi Palestina. Berdasarkan pernyataan Kementerian Luar Negeri RI, ICJ juga telah memenuhi perannya dalam menegakkan rules based international order, dengan menetapkan status ilegal keberadaan Israel di Wilayah Pendudukan Palestina.