Kemlu Jelaskan Sulit Masuk Palestina karena Izin Israel

23 Jul 2024, 08:17 WIB

Dampak serangan militer Israel ke Gaza, Palestina. (Dokumentasi UNRWA)

Jakarta, IDN Times - Keinginan untuk memasuki Palestina sudah lama ada di benak diplomat Indonesia, khususnya Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi.

Sampai saat ini, memang belum ada pejabat pemerintah Indonesia yang bisa menginjakkan kaki di Palestina.

“Untuk bisa masuk ke Palestina itu, harus ada izin dari Israel, karena kita tahu Tepi Barat dan Gaza masih di bawah pendudukan Israel. Siapa yang mau masuk ke sana, harus mendapat izin dari Israel,” kata Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI, Abdul Kadir Jailani, dalam jumpa pers di Kemlu RI, Jakarta, Senin (22/7/2024).

“Selain tidak dapat izin, kita juga tidak mau mengajukan permintaan izin itu,” ungkap dia.

1. Palestina tidak bisa memberikan izin

Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemlu RI, Abdul Kadir Jaelani (kiri) dan Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kemlu RI, Amrih Jinangkung. (IDN Times/Sonya Michaella)

Kadir juga mengatakan memang Palestina sendiri juga tidak ada kewenangan untuk memberikan izin tersebut.

“Keinginan masuk itu ada, selalu ada. Tapi izin memang tidak mudah. Kecuali yang memberikan izin itu Israel. Palestina juga tidak ada kewenangan,” ucap dia.

Kadir menegaskan tidak ada alasan spesifik terkait pemberian izin dari Israel untuk memasuki wilayah Palestina. Ia hanya menekankan Indonesia ogah mengajukan, karena perizinan bakal berurusan dengan Israel.

2. Alasan Indonesia belum jadi mediator konflik Palestina dan Israel

Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kemlu RI, Amrih Jinangkung. (IDN Times/Sonya Michaella)

Dalam isu konflik Palestina dan Israel, Indonesia kerap menerima desakan agar bisa menjadi mediator untuk meredakan konflik tersebut.

Namun sampai saat ini, Indonesia memilih jalan diplomasinya sendiri, terus konsisten memperjuangkan kemerdekaan Palestina tanpa menjadi mediator seperti Qatar maupun Mesir.

Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri RI, Amrih Jinangkung, membenarkan peran Indonesia memang belum sampai menjadi penengah atau mediator.

“Fungsi mediator sampai saat ini belum kita lakukan. Tapi Indonesia selama ini lebih banyak berkontribusi pada diplomasi yang lebih luas atau secara khusus melalui Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)," ucap dia.

3. Indonesia tak punya hubungan diplomatik dengan Israel

Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemlu RI, Abdul Kadir Jaelani (kiri) dan Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kemlu RI, Amrih Jinangkung. (IDN Times/Sonya Michaella)

Amrih mengatakan salah satu alasan Indonesia belum menjadi mediator adalah tidak adanya hubungan diplomatik dengan Israel.

"Karena kalau kita ingin menjadi mediator kan tentunya kita harus dipercaya oleh kedua belah pihak. Mungkin salah satunya isu (tidak ada hubungan diplomatik) itu, karena kita dianggap terlalu parsial oleh pihak sana (Israel),” tutur dia.

Kendati tak jadi mediator, peran Indonesia untuk mendamaikan konflik tersebut juga banyak. Salah satunya adalah Retno yang menjadi utusan khusus Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk isu ini.

Selain itu, Retno juga aktif melakukan serangkaian kunjungan ke negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB serta negara lain untuk mendorong pengakuan terhadap Palestina.