Kemlu RI: Keselamatan Personel Peacekeeper Tak Bisa Ditawar!

08 Apr 2026, 18:19 WIB

Marcheilla Ariesta

Kemlu RI: Keselamatan Personel Peacekeeper Tak Bisa Ditawar!

potret prajurit TNI yang bertugas di UNIFIL (commons.wikimedia.org/Indonesian Navy)

Intinya Sih

Pemerintah Indonesia menegaskan keselamatan personel penjaga perdamaian di Lebanon sebagai prioritas utama, dengan memperkuat langkah perlindungan di tengah meningkatnya risiko akibat konflik antara Israel dan Hizbullah.
Kemlu RI mendesak investigasi menyeluruh dan transparan atas insiden yang menewaskan tiga prajurit TNI, termasuk dugaan keterlibatan tembakan tank Israel serta ledakan IED di wilayah misi PBB.
Indonesia menekankan pasukan TNI di Lebanon menjalankan mandat peacekeeping, bukan operasi tempur, sehingga perlindungan terhadap mereka menjadi tanggung jawab bersama seluruh pihak yang terlibat dalam konflik.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya terus melindungi personel penjaga perdamaian (peacekeeper) di tengah meningkatnya risiko keamanan di Lebanon. Penegasan ini disampaikan menyusul serangkaian insiden yang menewaskan dan melukai prajurit TNI yang tergabung dalam misi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Yvonne Mewengkang menyatakan, keselamatan personel menjadi prioritas utama pemerintah di tengah situasi konflik yang semakin memburuk di wilayah tersebut.

Ia menekankan, Indonesia tidak hanya mendorong investigasi menyeluruh atas insiden yang terjadi, tetapi juga terus mengambil langkah-langkah untuk menjamin keamanan pasukan di lapangan.

“Intinya kita terus mendesak investigasi ini secara menyeluruh dan transparan dan kita akan terus mengambil langkah-langkah pengamanan untuk terus menjamin safety security peacekeepers kita. Itu yang paling penting saat ini,” ujar Yvonne dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Pernyataan ini muncul setelah hasil temuan awal PBB mengindikasikan keterlibatan tembakan tank Israel dalam salah satu insiden, serta dugaan penggunaan alat peledak improvisasi (IED) dalam insiden lainnya.

1. Perlindungan personel jadi prioritas utama

Prajurit TNI ketika bertugas di UNIFIL. (Dokumentasi TNI AD)

Yvonne menegaskan, pemerintah Indonesia memandang keselamatan pasukan penjaga perdamaian sebagai hal yang tidak bisa ditawar, terutama dalam situasi konflik aktif seperti di Lebanon Selatan. Menurutnya, langkah perlindungan terus diperkuat seiring meningkatnya ancaman terhadap personel di lapangan, termasuk dari eskalasi militer antara Israel dan kelompok Hizbullah.

“Sebagaimana telah disampaikan tadi, tentunya Indonesia akan terus menuntut mendorong keseluruhan proses investigasi ini agar semuanya tidak berdasarkan spekulasi atau asumsi kita akan mendapatkan hasil investigasi yang menyeluruh,” katanya.

Ia juga menambahkan, pemerintah tidak ingin kesimpulan diambil secara terburu-buru tanpa dasar investigasi yang kuat, mengingat kompleksitas situasi di lapangan.

Yvonne menuturkan, Indonesia terus berkoordinasi dengan PBB untuk memastikan setiap perkembangan ditindaklanjuti dengan langkah konkret, baik dalam aspek investigasi maupun perlindungan personel.

2. Desakan investigasi menyeluruh dan transparan

Upacara pelepasan tiga prajurit TNI yang gugur di misi UNIFIL yang dipimpin oleh Kepala Misi dan Komandan Pasukan UNIFIL, Mayor Jenderal Diodato Abagnara. (Dokumentasi UNIFIL)

Kemlu RI menegaskan, proses investigasi atas insiden yang menewaskan tiga prajurit Indonesia masih bersifat awal dan belum final. Yvonne menjelaskan, temuan awal yang disampaikan oleh PBB merupakan preliminary findings yang masih perlu didalami lebih lanjut.

“Memang berdasarkan temuan awal ini masih preliminary findings tapi teman-teman mungkin juga sudah membaca yang sudah dilaporkan oleh Yugir UN preliminary findingsnya itu berdasarkan temuan awal salah satu insidennya melibatkan tembakan tank dari militer Israel,” ujarnya.

Ia menegaskan, Indonesia mengutuk keras serangan tersebut yang menyebabkan jatuhnya korban dari personel penjaga perdamaian.

“Indonesia mengutuk keras serangan Israel tersebut yang telah menewaskan personel Indonesia yang sedang menjalankan mandat sebagai penjaga perdamaian PBB,” lanjutnya.

Selain itu, Indonesia juga meminta agar investigasi tidak hanya berhenti pada dua insiden awal, tetapi juga mencakup insiden lain yang terjadi pada 3 April.

“Ini sifatnya non-verbal, dari UN itu disampaikan ke kita dan dari itu memang hanya dua kejadian, tentunya kita terus meminta juga insiden ketiga yang ketanggal 3 April juga untuk terus dilanjutkan proses investigasinya,” kata Yvonne.

3. Mandat Peacekeeping dengan risiko di lapangan yang meningkat

Tampak depan markas UNIFIL di area Lebanon. (Dokumentasi Puspen TNI)

Dalam kesempatan tersebut, Yvonne juga menegaskan kembali pasukan Indonesia di Lebanon menjalankan mandat sebagai penjaga perdamaian (peacekeeping), bukan untuk operasi tempur.

Hal ini menjadi penting untuk dipahami dalam konteks meningkatnya eskalasi konflik yang berpotensi menempatkan personel dalam risiko tinggi.

“Bagaimana disampaikan oleh Pak Menlu, peacekeepers kita di sana itu melaksanakan mandat peacekeeping (jaga perdamaian), bukan untuk peacemaking (membuat perdamaian),” ujarnya.

Ia menambahkan, personel Indonesia dipersiapkan sesuai mandat tersebut, sehingga perlindungan terhadap mereka menjadi tanggung jawab bersama, termasuk dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.

“Jadi mereka di-equip personel kita untuk peacekeeping instead of peacemaking,” kata Yvonne.

Sementara itu, berdasarkan hasil penyelidikan awal PBB, satu insiden pada 29 Maret diduga disebabkan oleh peluru tank 120 mm yang ditembakkan oleh tank Merkava militer Israel.

Adapun insiden pada 30 Maret disebut disebabkan oleh ledakan IED yang kemungkinan besar dipasang oleh Hizbullah, berdasarkan lokasi dan karakteristik ledakan.

Di tengah situasi tersebut, Indonesia terus mendesak agar seluruh pihak bertanggung jawab diusut dan diadili, sekaligus memastikan keselamatan personel penjaga perdamaian tetap menjadi prioritas utama dalam setiap operasi di lapangan.