Kemlu RI Ungkap Kondisi Terbaru Gaza: Tersisa 12 RS yang Beroperasi

Di tengah situasi yang menyayat hati, Indonesia juga geram dengan Amerika Serikat (AS) yang memveto resolusi Dewan Keamanan PBB terkait gencatan senjata di Jalur Gaza.

“Posisi Indonesia sangat kecewa dan menyesalkan kegagalan Dewan Keamanan PBB untuk mengadopsi resolusi tersebut. Karena situasi di lapangan sudah mengkhawatirkan. Gencatan senjata sangat dibutuhkan supaya bantuan kemanusiaan bisa disalurkan,” beber Iqbal.

Kemudian, Iqbal pun menyebut Dewan Keamanan PBB telah kehilangan momentum dan relevansinya, sebagai otoritas yang memiliki mandat untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia.

“Ini menunjukkan Dewan Keamanan kehilangan momentum. Dan ini bukan lagi sesuatu yang rahasia, bahwa situasi Dewan Keamanan PBB saat ini sudah disadari oleh hampir semua anggotanya,” kata Iqbal.

“Karena itu, Sukarno sejak 1960 sudah bicara soal reformasi PBB supaya lebih mencerminkan dinamika politik terkini. Begitu pula Menlu pada Oktober lalu menyampaikan perlunya membuat Dewan Keamanan PBB lebih relevan dalam menjalankan mandatnya,” tambah dia.

Saat ini, Menlu RI Retno Marsudi sedang berada di Jenewa, Swiss untuk menghadiri pertemuan dengan WHO dan Komisi Tinggi HAM PBB. Di antara isu yang disuarakan oleh Retno adalah situasi di Jalur Gaza dan pengungsi Rohingya.

Pada 12 Desember, Menlu menyampaikan statement pada roundtable yang salah satunya menyinggung situasi di Gaza. Pada 13 Desember, Retno juga berbicara di Global Refugee Forum terkait Rohingya dan Gaza.

Di sela-sela kesibukan itu, Retno bersama menlu negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) akan mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Palang Merah Indonesia hingga Dirjen WHO.

“Statement Menlu Retno mengimbau agar WHO dan komunitas internasional memberikan sorotan khusus kepada Gaza,” kata Iqbal, yang juga mantan Dubes RI untuk Turki.