Kena Sanksi Lagi, Iran Ogah Kerja Sama dengan IAEA

08 Okt 2025, 05:09 WIB

Rahmah N

Bendera Iran. (Unsplash.com/sina drakhshani)

Intinya sih...

Iran menolak kerja sama dengan IAEA setelah dikenakan sanksi oleh PBB
Iran membantah klaim Barat terkait pengembangan senjata nuklir dan tetap berkomitmen pada kewajiban perjanjiannya
Rusia menyebut penerapan kembali sanksi PBB terhadap Iran sebagai ilegal dan hasil manipulasi oleh Eropa

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, telah menyatakan pada Minggu (5/10/2025) bahwa kerja sama dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) tidak lagi relevan. Hal ini merujuk pada kesepakatan yang ditandatangani bulan lalu dengan pengawas nuklir PBB tersebut.

Perjanjian itu telah menetapkan kerangka kerja untuk inspeksi dan pemantauan baru, setelah Teheran menangguhkan kerja sama. Ini menyusul serangan Israel dan Amerika Serikat (AS) terhadap fasilitas nuklirnya.

Tindakan tersebut diambil setelah PBB memberlakukan kembali sanksi atau snapback terhadap Teheran atas program nuklirnya pada akhir September. Ini dipicu oleh tiga negara Eropa, yakni Inggris, Prancis, dan Jerman (E3), penandatangan perjanjian nuklir 2015 (Joint Comprehensive Plan of Action/JCPOA). Pihaknya juga menuduh Iran melanggar komitmen nuklirnya.

1. Apa dampak penerapan snapback PBB terhadap Iran?

Menurut Araghchi, E3 merasa memiliki pengaruh, mengancam akan menerapkan snapback. Ia mengatakan sekarang Barat telah menggunakan pengaruh tersebut dan melihat hasilnya.

"Ketiga negara tersebut akan memiliki peran yang jauh lebih kecil, dibandingkan sebelumnya dalam perundingan apapun mengenai program nuklir Iran di masa mendatang," ujarnya, dikutip dari Al Jazeera.

Terkait IAEA, ia mengatakan bahwa keputusan Teheran mengenai kerja sama dengan badan tersebut akan diumumkan. Namun, pihaknya tidak menjelaskan lebih lanjut, meski mengatakan masih ada ruang untuk diplomasi.

Jika Teheran kembali dikenakan sanksi, maka negara tersebut akan dikenakan embargo senjata dan larangan atas semua kegiatan pengayaan dan pemrosesan ulang uranium. Serta, segala kegiatan yang terkait dengan rudal balistik yang mampu membawa senjata nuklir.

2. Iran bantah klaim Barat terkait pengembangan senjata nuklir

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi (kanan) bertemu dengan Direktur Jenderal IAEA Rafael Mariano Grossi di Teheran, Iran, pada 16 April 2025. (x.com/IRIMFA_EN)

Teheran menuduh IAEA menerapkan standar ganda. Sebab, badan tersebut gagal mengutuk serangan Israel terhadap situs-situs nuklir Iran meskipun ada kewajibannya berdasarkan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT).

Negara-negara Barat, yang dipimpin oleh AS dan didukung oleh Israel, telah lama menuding Iran berupaya mengembangkan senjata nuklir. Namun, Teheran membantah adanya niat membuat senjata nuklir dan telah lama menegaskan bahwa program nuklirnya bersifat damai. Sementara, Israel secara luas diyakini memiliki persenjataan nuklir yang tidak dideklarasikan, yang terdiri dari puluhan bom atom.

Presiden Iran Masoud Pezeshkian telah menegaskan bahwa negaranya akan tetap berkomitmen pada kewajiban perjanjiannya, meski beberapa anggota parlemen negara itu telah mengusulkan penarikan diri sepenuhnya dari NPT.

Sebelumnya, pembicaraan antara Iran-AS yang dimulai pada April, guna menghidupkan kembali perjanjian nuklir mengalami kegagalan. Ini setelah serangan Israel pada Juni yang menargetkan lokasi nuklir, militer, dan pemukiman Iran. Sejak itu, Teheran menuduh Washington melakukan sabotase diplomasi, dan menuntut jaminan dan pengakuan hak-haknya sebelum dimulainya kembali negosiasi.

3. Rusia sebut snapback PBB terhadap Iran adalah ilegal

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova. (x.com/mfa_russia)

Rusia mengecam berlakunya kembali snapback PBB terhadap Iran. Pihaknya menyebut hal itu sebagai tindakan ilegal yang didorong oleh kekuatan Eropa yang memperdalam krisis atau program nuklir.

"Penerapan kembali sanksi tersebut merupakan hasil manipulasi oleh Inggris, Jerman, dan Prancis. Oleh karena itu, hasilnya batal demi hukum dan tidak dapat memaksakan kewajiban hukum apapun kepada negara lain," kata Maria Zakharova, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia pada 2 Oktober 2025, dikutip dari Reuters.

Moskow memiliki hubungan dekat dengan Teheran, dengan mendukung hak Iran atas energi nuklir damai. Kremlin juga mengutuk pengeboman Washington dan Tel Aviv terhadap situs nuklir Iran pada Juni.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.