Iran: Kerja Sama Nuklir dengan IAEA Tidak Lagi Relevan akibat Sanksi
- Iran tidak punya alasan lagi berdialog dengan E3.
- Perjanjian Kairo sebelumnya disepakati untuk memungkinkan dimulainya kembali pengawasan penuh fasilitas nuklir Iran.
- Sanksi snapback adalah serangkaian sanksi PBB terhadap program nuklir Iran yang sebelumnya sempat dicabut di bawah kesepakatan nuklir tahun 2015.
- Mekanisme snapback dipicu oleh tiga negara Eropa (E3), yaitu Inggris, Prancis, dan Jerman.
Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengumumkan bahwa kerja sama negaranya dengan badan pengawas nuklir PBB, IAEA, sudah tidak lagi relevan. Keputusan ini dipicu oleh diberlakukannya kembali sanksi internasional "snapback" yang meningkatkan ketegangan dengan negara-negara Barat.
Araghchi menyatakan Perjanjian Kairo, kesepakatan yang baru ditandatangani Iran dengan IAEA pada bulan September, secara otomatis tidak berlaku lagi. Araghchi menyayangkan tekanan negara-negara Barat yang dianggap mempersulit negosiasi, dilansir The New Arab.
1. Iran tidak punya alasan lagi berdialog dengan E3
Mekanisme snapback dipicu oleh tiga negara Eropa (E3), yaitu Inggris, Prancis, dan Jerman. E3 menuduh Teheran gagal memenuhi komitmennya dalam kesepakatan nuklir 2015.
Sanksi snapback adalah serangkaian sanksi PBB terhadap program nuklir Iran yang sebelumnya sempat dicabut di bawah kesepakatan nuklir tahun 2015. Akibat sanksi ini, ekonomi Iran akan kembali menghadapi pembatasan besar-besaran.
Sanksi tersebut menargetkan organisasi, individu, dan perusahaan yang terhubung dengan pengembangan rudal atau nuklir di Iran. Araghchi mengkritik E3 karena mengandalkan taktik ancaman dan tekanan sanksi, alih-alih diplomasi yang adil.
Perjanjian Kairo sebelumnya disepakati untuk memungkinkan dimulainya kembali pengawasan penuh fasilitas nuklir Iran. Namun, Araghchi menegaskan penerapan sanksi ini membuat Iran kehilangan alasan untuk bernegosiasi dengan E3.
"Ketiga negara Eropa itu (E3) mengira punya kekuatan dengan mengancam akan memberlakukan snapback. Kini, mereka telah menggunakannya dan lihat apa hasilnya. Mereka kehilangan peran dan justifikasi untuk proses negosiasi," ujar Araghchi, dilansir Al Jazeera.
2. Iran tuduh IAEA menerapkan standar ganda
Iran juga menuduh IAEA menerapkan standar ganda. Teheran mengkritik badan tersebut karena gagal mengutuk serangan yang dilakukan AS-Israel terhadap fasilitas nuklirnya pada Juni lalu. Padahal, Iran sendiri merupakan anggota Perjanjian Non-Proliferasi (NPT).
Saat itu, Israel melancarkan serangan besar-besaran terhadap fasilitas nuklir, pangkalan militer, dan infrastruktur pemerintah Iran. Serangan tersebut menyebabkan kerusakan parah pada situs pengayaan uranium dan menewaskan ilmuwan nuklirnya. AS kemudian bergabung pada 21 Juni dengan mengebom ke situs-situs nuklir utama Iran.
Setelah serangan tersebut, parlemen Iran mengesahkan undang-undang yang menghentikan kerja sama dengan IAEA. Undang-undang itu mewajibkan setiap inspeksi di masa depan harus disetujui oleh Dewan Keamanan Nasional Tertinggi.
3. Iran masih buka pintu dialog
Iran selalu mengklaim bahwa program nuklirnya bertujuan damai dan hanya untuk keperluan sipil. Iran membantah tuduhan negara-negara Barat yang menuduh mereka berambisi membangun senjata nuklir.
Teheran bersikeras bahwa mereka berhak melakukan pengayaan uranium di bawah NPT. Ke depannya, Araghchi menekankan bahwa Iran tetap terbuka untuk berdialog, tetapi format dan peserta pembicaraan di masa depan akan berubah.
“Untuk membuktikan sifat damai program nuklirnya, Republik Islam Iran telah menempuh semua jalur diplomatik, berkonsultasi dan mengajukan proposal yang konstruktif” ujar Araghchi, dilansir Times of India.
Iran dan AS sebenarnya telah mulai bernegosiasi sejak April lalu. Namun, serangan Israel ke Teheran memaksa negosiasi dihentikan, sehingga prospek kesepakatan semakin suram.
