Salah satu alasan utama mengapa hal ini unik bagi AS terletak pada struktur pemerintah federalnya. Sistem ini memungkinkan cabang eksekutif dan legislatif dikendalikan oleh partai berbeda.
Shutdown pertama terjadi pada 1981, ketika Ronald Reagan memveto RUU pendanaan. Sejak itu, sudah ada setidaknya sepuluh shutdown, berlangsung antara setengah hari hingga lebih dari sebulan.
Sebagian besar negara demokrasi lain memakai sistem parlementer, di mana eksekutif dan legislatif berasal dari partai atau koalisi yang sama.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Amerika Serikat mengalami shutdown untuk ke-11 kalinya sejak 1980. Fenomena ini hampir tidak ditemukan di negara lain karena sistem pemerintahan mereka tetap berjalan meski dalam situasi krisis.
Di AS, shutdown justru telah menjadi alat tawar politik yang muncul secara rutin. Apa yang melatarbelakangi fenomena shutdown kerap terjadi di AS?
Salah satu alasan utama mengapa hal ini unik bagi AS terletak pada struktur pemerintah federalnya. Sistem ini memungkinkan cabang eksekutif dan legislatif dikendalikan oleh partai berbeda, yang awalnya dirancang untuk mendorong kompromi, namun kini justru menimbulkan kebuntuan.
Kondisi ini diperkuat oleh keputusan penting pada 1980, ketika Jaksa Agung di bawah pemerintahan Jimmy Carter menafsirkan Anti-Deficiency Act (1884) secara ketat. Hukum tersebut sebenarnya melarang pengeluaran tanpa persetujuan Kongres, namun selama hampir satu abad, pemerintah masih mengizinkan pengeluaran penting tetap berjalan saat ada jeda anggaran.
Sejak interpretasi baru itu, berlaku prinsip “no budget, no spending” tanpa anggaran, maka seluruh belanja dihentikan. Keputusan ini membedakan AS dari negara demokrasi non-parlementer lain seperti Brasil, di mana cabang eksekutif memiliki kekuatan untuk mempertahankan operasional pemerintahan meski terjadi kebuntuan politik.
Shutdown pertama terjadi pada 1981, ketika Ronald Reagan memveto RUU pendanaan. Sejak itu, sudah ada setidaknya sepuluh shutdown, berlangsung antara setengah hari hingga lebih dari sebulan.
Shutdown terpanjang sebelumnya terjadi antara Desember 2018, Januari 2019 di masa Trump, berlangsung 35 hari dan menurunkan pertumbuhan PDB sebesar 0,1 persen tiap minggu selama gaji pegawai federal dihentikan. Walau sebagian layanan penting seperti militer dan pembayaran jaminan sosial tetap berjalan, ratusan ribu pegawai federal tidak digaji selama shutdown berlangsung.
Sebagian besar negara demokrasi lain memakai sistem parlementer, di mana eksekutif dan legislatif berasal dari partai atau koalisi yang sama. Jika parlemen menolak anggaran, biasanya itu memicu pemilu baru, bukan penghentian layanan publik.
Contohnya:
Kanada (2011): penolakan anggaran oleh oposisi berujung pada mosi tidak percaya dan pemilu, sementara layanan pemerintah tetap berjalan.
Belgia (2010–2011): bahkan tanpa pemerintahan resmi selama 589 hari, negara tetap berfungsi normal.
Irlandia (2016–2020): pemerintahan minoritas tetap berjalan berkat sistem confidence-and-supply, di mana partai oposisi mendukung pengesahan anggaran meski tidak berkuasa.
Di AS, praktik kerja sama lintas partai kini semakin langka. Partai yang berkuasa dan oposisi cenderung menggunakan fungsi dasar pemerintahan sebagai alat tekanan politik.
Pada Maret 2025, Senator Demokrat Chuck Schumer dikritik oleh partainya sendiri setelah menyetujui rencana pendanaan Republik demi mencegah shutdown. Ia berpendapat bahwa kebuntuan justru akan menguntungkan Trump karena memberi alasan untuk memangkas anggaran lebih jauh.
Namun kali ini, Partai Demokrat memilih untuk bertahan, karena tidak ingin dianggap membiarkan pemotongan layanan kesehatan terjadi di bawah pengawasan mereka. Fenomena shutdown mencerminkan kelemahan struktural unik dalam sistem pemerintahan Amerika, di mana kompromi politik semakin sulit dicapai.
Apa yang awalnya dirancang untuk menjaga keseimbangan kekuasaan kini berubah menjadi alat tawar yang melumpuhkan, membuat AS satu-satunya negara maju di dunia di mana pemerintahan bisa benar-benar berhenti hanya karena perdebatan anggaran.