Jakarta, IDN Times - Kabar mengejutkan datang dari pasar energi global. Uni Emirat Arab (UEA) secara resmi menyatakan keluar dari Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) serta aliansi OPEC+. Keputusan ini menjadi titik balik besar bagi negara tersebut untuk tancap gas meningkatkan produksi minyaknya tanpa perlu lagi permisi pada aturan kelompok.
Berikut adalah 4 poin penting yang merangkum alasan di balik hengkangnya UEA dan dampaknya bagi dunia.
Alasan utama UEA meninggalkan panggung OPEC sederhana saja, yaitu mereka ingin memproduksi minyak lebih banyak. Selama bergabung dalam aliansi, UEA terikat oleh kuota produksi yang disepakati bersama untuk menjaga harga pasar. Namun, kini Abu Dhabi merasa waktunya telah tiba untuk bergerak mandiri.
Menteri Energi UEA, Suhail Al Mazrouei, mengungkapkan bahwa kebutuhan energi dunia sedang meningkat pesat.
“Dunia membutuhkan lebih banyak energi. Dunia membutuhkan lebih banyak sumber daya, dan UEA ingin bebas dari kungkungan kelompok mana pun,” tegas Suhail kepada New York Times, Selasa (28/4/2026), dikutip DW.
Dengan keluar dari keanggotaan, UEA kini punya kendali penuh atas keran minyak mereka sendiri.
Di balik meja perundingan OPEC, hubungan UEA dan Arab Saudi memang sering kali memanas. Sebagai pemimpin de facto di OPEC, Arab Saudi kerap menekan negara anggota untuk menahan produksi demi menjaga stabilitas harga. Di sisi lain, UEA merasa dirugikan karena mereka sudah berinvestasi besar-besaran untuk memperluas fasilitas minyak mereka.
Bayangkan saja, saat ini UEA hanya memompa sekitar 3,2-3,6 juta barel per hari (bph) karena aturan kuota. Padahal, kapasitas asli mereka mencapai 4,8 juta bph, dan targetnya akan melonjak ke 5 juta bph tahun depan, dilansir Reuters.
Jorge Leon dari perusahaan riset Rystad Energy menilai keluarnya UEA adalah kehilangan besar bagi OPEC. Menurut Leon, kehilangan anggota dengan kapasitas sebesar itu sama saja dengan mengambil alat kontrol pasar yang nyata dari tangan OPEC. Ia juga melihat para produsen minyak berbiaya rendah seperti UEA mulai jengah dengan sistem kuota yang dianggap justru membuang potensi keuntungan di tengah puncak permintaan global.
Hengkangnya UEA meninggalkan lubang besar bagi strategi Arab Saudi. Selama ini, Riyadh mengandalkan kedisiplinan anggota untuk memangkas produksi demi menjaga harga minyak tetap tinggi. Tanpa dukungan UEA, beban untuk menjaga harga pasar kini jatuh sepenuhnya ke pundak Arab Saudi.
Riyadh sendiri punya kepentingan besar menjaga harga minyak di kisaran 90 dolar AS (sekitar Rp1,56 juta) per barel. Angka itu adalah titik aman bagi mereka untuk mendanai belanja negara dan ambisi besar Vision 2030, termasuk proyek kota masa depan NEOM senilai 500 miliar dolar AS (Rp8,6 kuadriliun).
David Oxley dari Capital Economics berpendapat bahwa langkah UEA ini adalah sinyal kuat bahwa ikatan emosional dan strategis antaranggota OPEC mulai rapuh.
Meski ini berita besar, pasar minyak global diperkirakan tidak akan langsung kebakaran jenggot. Fokus dunia saat ini masih tertuju pada ketegangan di Selat Hormuz yang lebih mendominasi sentimen harga. UEA sendiri sudah mengantisipasi risiko jalur laut dengan mengalihkan sekitar 1,8 juta bph minyak mereka melalui pipa darat menuju pelabuhan Fujairah di Teluk Oman.
Jeff Colgan, pakar dari Brown University, menyebut dampak keluarnya UEA belum akan terasa instan.
“Dalam jangka pendek, saya tidak mengharapkan ini memberikan dampak besar karena apa yang terjadi di Selat Hormuz mendominasi seluruh gambaran minyak global,” jelas Colgan kepada DW.
Namun, dalam jangka panjang, ceritanya bisa berbeda. Begitu kondisi di Selat Hormuz stabil, UEA kemungkinan besar akan membanjiri pasar dengan ratusan ribu barel minyak ekstra. Efeknya? Harga minyak dunia diprediksi akan menjadi sedikit lebih murah, namun di sisi lain akan jauh lebih fluktuatif atau tidak stabil.
Sebagai catatan, OPEC yang bermarkas di Wina, Austria, ini didirikan pada 1960 oleh lima negara: Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. Dengan pamitnya UEA, kini anggota organisasi tersebut menyusut dari 12 menjadi hanya 11 negara, dilansir Al Jazeera.