Ketika Difabel Ikut Merancang Sistem Bencana yang Inklusif di NTB

Bagi Lalu Ahmad Fatoni, perjalanan menuju sistem kebencanaan yang lebih inklusif dimulai dari pengalaman panjang penyandang disabilitas yang selama ini jarang dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Ia mengatakan, keterlibatan penyandang disabilitas dalam perencanaan kebencanaan merupakan perubahan besar yang sebelumnya sulit dibayangkan.

“Dari proses awal ini kan kami dilibatkan, yang sebelumnya kami belum pernah dilibatkan sama sekali. Nah, kalau kami sudah dilibatkan dari proses awal, sampai perencanaan, sampai dengan eksekusi, tentu akan jauh lebih baik dibanding tidak dilibatkan sama sekali,” kata Fatoni saat ditemui di kantor PUSDALOPS BPBD NTB, Selasa (9/6/2026).

Pria yang akrab disapa Bajang Toni itu mengisahkan, pada awalnya isu kebencanaan merupakan hal yang asing bagi banyak organisasi penyandang disabilitas di NTB. Mereka belum memahami istilah-istilah teknis yang digunakan dalam dunia penanggulangan bencana.

Perubahan mulai terjadi pada Maret 2024 ketika Program SIAP SIAGA mempertemukan berbagai organisasi penyandang disabilitas, organisasi pemerhati disabilitas, BPBD, dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

“Kami bertemu untuk bersepakat, kami awalnya membentuk namanya Pokja GEDSI (Kelompok Kerja Gender Equality and Social Inclusion),” ujar Bajang Toni. Kelompok kerja tersebut kemudian berkembang menjadi Unit Layanan Disabilitas BPBD NTB yang resmi diluncurkan pada 3 Desember 2024, bertepatan dengan Hari Disabilitas Internasional.

Melalui berbagai pelatihan dan penguatan kapasitas, para anggota organisasi disabilitas mulai memahami bagaimana sistem kebencanaan bekerja. Mereka juga belajar mengenai mitigasi, kesiapsiagaan, respons darurat, hingga pemulihan pascabencana.

“Setelah akhirnya kami dikuatkan kapasitas kami tentang istilah-istilah dalam kebencanaan, akhirnya kami cukup secara kapasitas untuk menjadi mitra atau menjadi bagian dari penanggulangan bencana inklusif di Provinsi Nusa Tenggara Barat,” ujar Fatoni.

Menurutnya, keterlibatan penyandang disabilitas bukan sekadar untuk memenuhi unsur partisipasi. Pengalaman hidup yang mereka miliki justru menjadi modal penting untuk memastikan kebijakan yang dibuat benar-benar menjawab kebutuhan kelompok rentan.

Bajang Toni mencontohkan, masih banyak fasilitas publik yang dibangun dengan niat baik tetapi tidak efektif digunakan penyandang disabilitas.

Ia menyebut, keberadaan guiding block atau ubin pemandu bagi tunanetra yang hanya berputar-putar di area taman tanpa mengarah ke fasilitas penting. Ada pula ramp kursi roda yang terlalu curam sehingga sulit diakses.

“Jadi, kami penting untuk dilibatkan dalam proses eksekusinya untuk mengawasi hal tersebut, dan ini masih dalam proses kami untuk terus mengadvokasi pemerintah, terutama dalam hal tersebut,” katanya.

Salah satu pekerjaan terbesar yang kini dilakukan ULD BPBD NTB adalah membangun basis data penyandang disabilitas yang dapat digunakan saat bencana terjadi. Selama ini, keberadaan kelompok rentan sering kali tidak terpetakan secara rinci sehingga menyulitkan proses evakuasi maupun penyaluran bantuan ketika terjadi keadaan darurat.

Melalui kerja sama dengan berbagai pihak, ULD BPBD NTB melakukan pemetaan data terpilah penyandang disabilitas di sejumlah wilayah prioritas.

Sejauh ini pemetaan dilakukan di Pulau Sumbawa, Lombok Tengah, dan Lombok Utara dengan memanfaatkan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Data yang dikumpulkan tidak hanya mencatat jumlah penyandang disabilitas. Informasi yang dihimpun jauh lebih detail, mulai dari tingkat disabilitas, keberadaan pendamping atau pengasuh, hingga titik koordinat lokasi tempat tinggal mereka.

Menurutnya, data tersebut sangat penting untuk menentukan langkah penyelamatan yang tepat saat bencana terjadi. “Kami menganggap bahwa disabilitas berat dan sedang itu adalah kategori yang paling rentan untuk menjadi korban bencana. Kalau disabilitas ringan mungkin masih bisa melakukan evakuasi secara mandiri,” katanya.

“Tetapi kalau disabilitas berat dan sedang, tentunya akan membutuhkan bantuan orang lain maupun lingkungan terdekatnya,” lanjut dia.

Data tersebut kemudian dipadukan dengan informasi ancaman bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, maupun risiko lainnya yang ada di wilayah NTB.

Dengan cara itu, pemerintah dapat mengetahui siapa saja kelompok rentan yang berada di daerah rawan bencana, sekaligus menentukan langkah mitigasi yang harus dilakukan sejak sebelum bencana terjadi.

“Kami bisa memetakan sampai di titik koordinat di mana penyandang disabilitas itu berada. Sehingga langkah-langkah yang akan kita ambil pada fase prabencana, saat bencana, dan pascabencana dapat dilakukan secara komprehensif,” ujar Fatoni.

Menurutnya, pendekatan tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan tidak ada kelompok rentan yang terlewat saat proses evakuasi maupun penyaluran bantuan. Selain itu, data juga membantu pemerintah memahami kebutuhan spesifik setiap ragam disabilitas.

Fatoni mencontohkan, penyandang disabilitas tuli tidak akan mendapatkan informasi peringatan dini jika hanya mengandalkan sirene atau pengeras suara.

“Kalau pakai sirene, apa yang bisa membuat teman-teman tuli aware? Itu kan harus dipikirkan sampai ke sana,” ujarnya.

Bagi Sri Sukarni, tantangan penyandang disabilitas saat bencana tidak berhenti ketika proses evakuasi selesai. Perempuan yang menjabat Sekretaris ULD BPBD NTB sekaligus Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) NTB itu memahami persoalan tersebut dari pengalaman sehari-harinya sebagai pengguna kursi roda.

Ia menilai, sistem penanganan bencana selama ini masih sering berfokus pada penyelamatan manusia semata tanpa memperhatikan alat bantu yang menjadi bagian penting dari kehidupan penyandang disabilitas.

“Kadang kan ketika bencana itu, yang dibantu adalah orangnya saja, tetapi kursi roda dan alat bantu itu tertinggal. Jadi ketika di pengungsian, kami tidak bisa mengakses (beraktivitas),” kata Sri.

Padahal, bagi banyak penyandang disabilitas, kursi roda, tongkat, alat bantu dengar, atau perangkat pendukung lainnya sama pentingnya dengan kebutuhan dasar lain saat mengungsi.

Sri juga menyoroti kerentanan yang dihadapi perempuan penyandang disabilitas ketika bencana terjadi. Menurut dia, kebutuhan kelompok tersebut sering kali luput dari perhatian dalam perencanaan tanggap darurat.

Karena itu, ia menilai pemetaan kebutuhan harus dilakukan jauh sebelum bencana datang agar bantuan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kondisi para penyintas.

Meski baru berusia sekitar satu tahun, ULD BPBD NTB kini telah menghimpun 10 organisasi penyandang disabilitas dari berbagai daerah di NTB. Jaringan tersebut bahkan telah menjadi sumber informasi awal ketika terjadi bencana di tingkat desa.

“Jadi ketika terjadi bencana, misalnya seperti yang ditanyakan tadi, ketika terjadi bencana banjir atau apa di desa, kita sudah komunikasi. Belum sampai ke BPBD, sudah sampai ke kami duluan,” ujar Sri.

Baginya, keberadaan ULD bukan hanya tentang organisasi baru, tetapi tentang membangun ruang agar penyandang disabilitas dapat menjadi bagian dari solusi. Sri menyadari, perjalanan menuju sistem kebencanaan yang benar-benar inklusif masih panjang. Namun, ia percaya langkah awal yang telah dibangun akan menjadi fondasi penting bagi masa depan.

“Ini adalah SDM kami yang akan membuat ULD ini nanti berkembang, yang akan membuat ULD ini insyaallah akan maju ke depan dalam tahun-tahun yang akan datang. Gitu, seperti bayi yang baru belajar merangkak, lalu berlari, dan dewasa,” kata Sri.

Unit Layanan Disabilitas (ULD) BPBD NTB yang kini melibatkan penyandang disabilitas dalam perencanaan kebencanaan lahir dengan dukungan Program SIAP SIAGA. Program ini merupakan kemitraan Australia-Indonesia untuk manajemen risiko bencana yang bertujuan meningkatkan kemampuan Indonesia dalam mencegah, mempersiapkan, merespons, dan memulihkan diri dari bencana.

SIAP SIAGA juga dirancang untuk memperkuat kerja sama Australia dan Indonesia dalam aksi kemanusiaan di kawasan Indo-Pasifik. Program ini selaras dengan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 serta Strategi Kemanusiaan Pemerintah Australia 2024.

Dalam pelaksanaannya, SIAP SIAGA bekerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah, mulai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Luar Negeri, hingga pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Program ini juga melibatkan organisasi masyarakat sipil sebagai mitra strategis.

SIAP SIAGA memandang bahwa tantangan kebencanaan di Indonesia tidak bisa diselesaikan hanya dengan memperkuat satu institusi. Karena itu, program ini menggunakan pendekatan berbasis sistem yang berfokus pada efektivitas keseluruhan sistem penanggulangan bencana, mulai dari tahap prabencana, tanggap darurat, hingga pemulihan.

Melalui pendekatan Problem-Driven Iterative Adaptation (PDIA) atau manajemen adaptif, SIAP SIAGA bersama para mitranya mengidentifikasi berbagai hambatan dalam sistem penanggulangan bencana, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat. Dari proses tersebut kemudian dirancang solusi yang dapat meningkatkan efektivitas layanan kebencanaan secara berkelanjutan.

Pendekatan tersebut memungkinkan program untuk menyesuaikan strategi berdasarkan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Dengan cara itu, SIAP SIAGA tidak hanya mendorong penguatan kapasitas lembaga, tetapi juga memastikan kelompok masyarakat yang selama ini rentan, termasuk penyandang disabilitas, dapat terlibat dalam sistem penanggulangan bencana yang lebih inklusif.