Komedian Rusia Dihukum Penjara karena Buat Lelucon soal Veteran Perang

05 Feb 2026, 15:59 WIB

Fatimah

ilustrasi palu hakim (unsplash.com/Wesley Tingey)

Intinya sih...

Ostanin menilai proses hukum terhadapnya tidak adil, membantah leluconnya merujuk pada tentara Rusia di Ukraina.
Kelompok HAM sebut langkah hukum terhadap Ostanin upaya untuk membungkam kebebasan berbicara dan mengecam proses hukum tersebut.
Rusia hukum warganya yang berani mengkritik perang di Ukraina, dengan beberapa kasus lain yang serupa sejak 2023.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Seorang komedian stand-up Rusia dijatuhi hukuman hampir 6 tahun penjara karena membuat lelucon tentang seorang veteran perang yang cacat. Vonis itu dijatuhkan pada Rabu (4/2/2026), setelah pengadilan Moskow menyatakan ia bersalah atas tuduhan menghasut kebencian.

Kasus ini bermula pada 2025, ketika Artemy Ostanin, 29 tahun, menceritakan di atas panggung tentang pengalamannya bertemu seorang veteran yang kehilangan kakinya akibat ledakan dan harus mengendarai skateboard, dengan menyebutnya sebagai "skater tak berkaki".

Rekaman pertunjukan itu kemudian menjadi viral, memicu kemarahan di kalangan nasionalis Rusia, yang menganggap Ostanin tidak menghormati tentara yang bertempur di Ukraina.

1. Ostanin menilai proses hukum terhadapnya tidak adil

ilustrasi penjara (unsplash.com/Khashayar Kouchpeydeh)

Dilansir Al Jazeera, Ostanin, yang ditangkap Maret 2025 saat mencoba melarikan diri ke Belarus, membantah bahwa leluconnya merujuk pada tentara Rusia yang bertempur di Ukraina. Ia juga dinyatakan bersalah karena menyinggung umat Kristen karena lelucon lainnya tentang Yesus yang memicu kemarahan kaum nasionalis Ortodoks.

“Hukuman akhir untuk Ostanin adalah penjara selama 5 tahun 9 bulan di koloni pemasyarakatan rezim umum,” kata hakim Olesya Mendeleyeva, dikutip oleh kantor berita negara Rusia, RIA Novosti.

Selain hukuman penjara, komedian itu juga dikenai denda sebesar 300 ribu rubel (sekitar Rp66 juta) dan dimasukkan dalam daftar teroris dan ekstremis, sebuah langkah yang sering digunakan pemerintah terhadap lawan politik.

2. Kelompok HAM sebut langkah hukum terhadap Ostanin merupakan upaya untuk membungkam kebebasan berbicara

ilustrasi stand-up komedian (unsplash.com/ANABEAST)

Dalam pernyataan terakhirnya di pengadilan, Ostanin mengecam proses hukum terhadapnya sebagai tindakan yang tidak adil.

“Saya harap tidak ada seorang pun yang mengalami situasi pelecehan hukum brutal yang sama seperti yang saya alami," ujarnya.

Kelompok hak asasi Rusia, Memorial, juga mengecam proses hukum terhadap Ostanin, yang telah ditetapkannya sebagai tahanan politik.

“Kasus ini menunjukkan bagaimana undang-undang ekstremisme dan penghinaan terhadap agama yang kabur digunakan untuk membungkam kebebasan berbicara, menakut-nakuti seniman, dan menghukum humor,” kata kelompok tersebut dalam sebuah pernyataan di X.

3. Rusia hukum warganya yang berani mengkritik perang di Ukraina

ilustrasi warga Rusia (unsplash.com/Klaus Wright)

Sejak melancarkan serangan ke Ukraina pada Februari 2022, Rusia gencar meningkatkan kampanye untuk membungkam para pengkritiknya. Pada November 2025, pengadilan Rusia menjatuhkan hukuman penjara untuk ketiga kalinya kepada Diana Loginova, seorang musisi jalanan berusia 18 tahun yang membawakan lagu-lagu antiperang.

Pada 2024, seorang dokter yang dituduh mengkritik perang di Ukraina di hadapan pasiennya dinyatakan bersalah atas tuduhan menyebarkan informasi palsu tentang militer Rusia dan dijatuhi hukuman penjara selama 5,5 tahun.

Pada November 2023, Rusia memasukkan penyanyi Ukraina, Susana Jamaladinova, ke dalam daftar buron atas dugaan tindak pidana serupa. Pada bulan yang sama, artis dan musisi Sasha Skohilenko dijatuhi hukuman 7 tahun penjara karena menukar label harga di supermarket dengan pesan-pesan antiperang, dikutip dari CBS News.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.