Komisi I: Semestinya DK PBB buat Resolusi Israel Tinggalkan Palestina

20 Nov 2025, 19:50 WIB

Santi Dewi

Komisi I: Semestinya DK PBB buat Resolusi Israel Tinggalkan Palestina

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta. (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Intinya sih...

Dewan Keamanan PBB disentil tak punya taring sanksi pelanggaran Israel
Pengiriman pasukan perdamaian RI masih tunggu restu Prabowo
Indonesia akan kirim satuan kesehatan dan zeni pembangunan konstruksi

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta melihat dengan hati-hati implementasi resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) soal pengiriman pasukan perdamaian untuk menjaga stabilitas Gaza, Palestina. Sebab, ia melihat tidak ada kepastian mengenai kemerdekaan Palestina, termasuk jaminan atas hak-hak bagi warga Palestina.

"Resolusi ini mengadopsi 20 poin usulan Presiden Donald Trump yang di dalamnya tidak menyebut secara pasti kapan pengakuan kedaulatan Palestina sebagai sebuah negara yang berdaulat. Justru yang dibahas lebih kepada pelucutan senjata Hamas dan faksi-faksi pejuang Palestina," ujar Sukamta dalam keterangan tertulis, Kamis (20/11/2025).

Selain itu, resolusi tersebut tidak memberikan jaminan hak-hak bagi warga Palestina untuk menentukan nasib mereka sendiri. Maka dalam pandangan anggota parlemen dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, keputusan DK PBB tersebut direspons negatif oleh warga dan faksi-faksi pejuang Palestina.

"Karena (resolusi) dianggap sebagai kepanjangan tangan kepentingan Amerika Serikat dan Israel," ujar dia.

1. Dewan Keamanan PBB disentil tak punya taring sanksi pelanggaran Israel

Ilustrasi Dewan Keamanan PBB di kantor PBB New York, Amerika Serikat (AS). (IDN Times/Sonya Michaella)

Wakil Ketua Fraksi PKS itu juga menyentil kemampuan Dewan Keamanan PBB dalam implementasi di lapangan agar bisa berbuat adil. Apalagi dalam satu bulan pelaksanaan kesepakatan gencatan senjata yang dijamin oleh Negeri Paman Sam, Israel tetap melakukan pelanggaran, termasuk pembunuhan terhadap warga sipil dan tetap membatasi akses bantuan kemanusiaan.

"DK PBB tidak pernah punya taring saat berhadapan dengan pelanggaran Israel. Sudah banyak resolusi dikeluarkan dan sering dilanggar oleh Israel. Ini menunjukkan sumber persoalan ada di Israel, bukan di Palestina, maka sudah semestinya DK PBB buat resolusi yang dapat memaksa Israel agar menarik diri dari wilayah yang diduduki, baik di Gaza maupun di Tepi Barat," tutur Sukamta.

Lantaran masih ada berbagai catatan dari keputusan DK PBB, Sukamta minta Pemerintah Indonesia aktif mendorong proses perdamaian yang menjamin hak-hak warga Gaza. Selain itu, agar Palestina bisa segera memperoleh kemerdekaannya secara utuh.

"Maka kerangka pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza harus mendukung terbebasnya Palestina dari pendudukan Israel," ucap dia.

2. Pengiriman pasukan perdamaian RI masih tunggu restu Prabowo

Pelepasan pasukan perdamaian Indonesia ke UNIFIL. (dok. Kemlu RI)

Sementara itu, Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengatakan, pengiriman pasukan perdamaian baru bisa berjalan usai mendapat restu dari Presiden Prabowo Subianto. Meski begitu, TNI sudah siap untuk berkontribusi di dalam misi khusus di Gaza, Palestina.

"Pemerintah Indonesia pada prinsipnya siap berkontribusi sesuai kapasitas dan pengalaman panjang di dalam misi perdamaian. Tetapi, setiap langkah tetap menunggu arahan presiden," ujar juru bicara Kementerian Pertahanan, Kolonel (Arm) Rico Sirait ketika dikonfirmasi, Kamis (20/11/2025).

Ia menambahkan, TNI saat ini tengah mematangkan sejumlah aspek teknis, mulai dari kesiapan pasukan hingga logistik yang akan dikirim ke Gaza.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengatakan, bakal mengirimkan 20 ribu pasukan untuk menjaga perdamaian ke Gaza usai disepakati perjanjian damai antara Israel dengan Hamas. Tetapi, keputusan final terkait jenis kontribusi, jumlah pasukan, skema keberangkatan hingga jadwal penugasan belum ditetapkan.

"Seluruh mekanisme dan perencanaan masih dalam pembahasan internal Kemhan dan TNI. Kami menunggu keputusan Presiden mengenai waktu dan bentuk keterlibatan Indonesia," tutur dia.

3. Indonesia akan kirim satuan kesehatan dan zeni pembangunan konstruksi

Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah (memegang mikrofon) tengah memberikan keterangan jumpa pers di Balai Media. (IDN Times/Santi Dewi)

Mabes TNI juga telah menyatakan kesiapan yang sama terkait pasukan TNI yang akan dikerahkan ke Gaza. Bahkan, pasukan yang rencananya dikirimkan ke Gaza memiliki kompetensi khusus dan telah berpengalaman bertugas di bidang kemanusiaan.

Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Mayjen TNI Freddy Ardianzah mengatakan, puluhan ribu prajurit TNI yang akan dikirim ke Gaza sudah terbiasa menjalani Operasi Militer Selain Perang (OMSP) di dalam maupun di luar negeri.

"Personel tersebut berasal dari satuan yang rutin menjalani pembinaan OMSP dan misi Persatuan Bangsa Bangsa (PBB), sehingga kemampuan dasar, interoperabilitas, kesiapsiagaan logistik, dan operasi di berbagai medan sudah terbentuk," ujar Freddy kepada IDN Times melalui pesan pendek pada 15 November 2025.

Ia mengatakan, puluhan ribu personel TNI yang akan dikirim terdiri dari pasukan di bidang kesehatan dan satuan Zeni untuk pembangunan konstruksi. Selain itu, TNI, kata Freddy, juga akan mengirimkan peralatan kesehatan antara lain rumah sakit lapangan, perlengkapan air bersih dan sanitasi, serta rumah sakit lapangan.

"Jadi, yang sudah kami siapkan seperti fasilitas rumah sakit lapangan, peralatan medis emergensi, ambulans, perlengkapan air bersih dan sanitasi serta kemampuan konstruksi Zeni. Itu juga termasuk alat berat dan sarana rekonstruksi," tutur dia.

Ia menambahkan, ragam peralatan kesehatan tersebut akan dipakai pasukan perdamaian untuk melayani warga korban perang. Sementara, peralatan konstruksi yang dibawa pasukan Zeni akan digunakan untuk membangun beberapa fasilitas umum dan warga.