Jakarta, IDN Times - Komisi pemilu Republik Demokratik Kongo (RD Kongo) CENI mendiskualifikasi 82 dari 101 ribu calon legislatif pada Sabtu (5/1/2024). RD Kongo mengadakan pemilihan legislatif dan presiden pada 20 Desember.
Hasil pemilihan di negara itu ditentang oleh oposisi, yang dianggap berlangsung dengan kecurangan. Oposisi telah menyerukan agar pemungutan suara diulang, termasuk pemilihan presiden yang kembali memenangkan Presiden Felix Tshisekedi.
Dilansir BBC, komisi mengatakan 82 calon tersebut didiskualifikasi karena melakukan penipuan, korupsi, kekerasan terhadap petugas pemilu dan pemilih, serta merusak peralatan. Hasil pemilu yang mereka ikuti belum diumumkan, tapi semua suara yang diberikan untuk mereka telah dibatalkan.
Mereka yang suaranya dibatalkan, termasuk Menteri Pelatihan Kejuruan Antoinette Kipulu Kabenga, Menteri Integrasi Regional Didier Mazenga Mukanzu, Nana Manwanina Kiumba, seorang menteri di kantor presiden, Gubenur Kinshasa Gentiny Ngobila, dan tiga gubernur provinsi lainnya dan 10 senator.
Para pendukung Ngobila turun ke jalan untuk memprotes apa yang mereka sebut sebagai diskualifikasi bermotif politik.
Para menteri itu belum memberikan komentar, tapi partai Tshisekedi mengatakan pihaknya memisahkan diri dari 12 anggotanya yang dilarang.
CENI mengatakan pemilu akan dibatalkan di dua dari 182 daerah pemilihan di negara tersebut. Pemungutan suara sama sekali tidak mungkin dilakukan di dua wilayah berikutnya di wilayah timur, karena adanya kelompok bersenjata di wilayah kaya mineral, serta di salah satu wilayah barat.
Tshisekedi terpilih untuk masa jabatan kedua dengan meraih 73 persen suara, sementara penantang terdekatnya, raja pertambangan dan mantan gubernur provinsi Moise Katumbi, memperoleh 18 persen. Martin Fayulu, mantan eksekutif perminyakan, mendapat 5 persen. Jumlah pemilih resmi pemilu ini hanya 43 persen.
Jika hasil pemilu disetujui oleh Mahkamah Konstitusi, maka Tshisekedi akan dilantik untuk masa jabatan kedua pada 20 Januari.
Dilansir Reuters, dalam keputusannya itu CENI tidak membahas pemilihan presiden, sehingga kemenangan telak Tshisekedi tidak terusik. Pihak oposisi menentang hasil pemilu tersebut di tengah klaim dugaan penyimpangan pemilu yang meluas, yang dilaporkan oleh pemantau mereka sendiri dan independen.
Pada Sabtu, Fayulu mengulangi seruan bersama untuk pembatalan pemilu dan pemilihan ulang secara penuh, sebuah tuntutan yang ditolak oleh pihak berwenang.
“Kami menginginkan pemilu yang nyata,” kata Fayulu pada konferensi pers oposisi, dan menyerukan Uni Afrika atau Komunitas Pembangunan Afrika Selatan untuk terlibat dalam menyelesaikan masalah ini.
Fayulu meminta para pendukungnya untuk menunjukkan perlawanan terhadap dugaan penipuan tersebut, tapi tidak langsung menyerukan lebih banyak protes jalanan.
Pemerintah dan CENI mengatakan, pemilu berlangsung bebas dan adil meskipun terdapat penyimpangan, termasuk tempat pemungutan suara yang tidak dibuka pada hari pemilihan, insiden kekerasan, mesin pemungutan suara tidak berfungsi, dan kemunduran lainnya yang menyebabkan perpanjangan pemungutan suara yang tidak terjadwal.
Tresor Kibangula, analis politik di lembaga penelitian Ebuteli, mengaku sulit melihat penyimpangan tersebut tidak berdampak pada pemilihan presiden, terutama karena pemungutan suara dilakukan pada hari yang sama dengan perangkat pemungutan suara elektronik.
“Pertanyaan utamanya adalah apakah proklamasi kemenangan (Tshisekedi) terdistorsi oleh ketidakberesan yang tampaknya tersebar luas di seluruh negeri,” katanya.