RD Kongo Larang Warga Gelar Demo usai Pilpres
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Republik Demokratik Kongo, pada Selasa (26/12/2023), mengumumkan larangan mengadakan demonstrasi di seluruh negara usai pilpres. Kebijakan ini diberlakukan untuk menjaga situasi di negara Afrika Tengah itu agar tetap aman dan terkendali.
Pilpres di RD Kongo pada 20 Desember 2023 diliputi sejumlah masalah dan kejanggalan. Pasalnya, proses pemilihan di beberapa tempat sempat ditunda akibat terlambatnya pengiriman surat suara dan oposisi menduga bahwa terdapat kecurangan dalam pilpres kali ini.
1. Pemerintah akan menghalangi upaya demonstrasi
Wakil Perdana Menteri RD Kongo, Peter Kazadi, mengatakan aparat keamanan akan dimobilisasi dan disiagakan di sejumlah area dalam menghadapi kemungkinan penumpukan massa untuk mengadakan demonstrasi.
"Tujuan dari demonstrasi besok adalah untuk merusak proses elektoral di RD Kongo. Maka pemerintah tidak dapat menerima hal itu karena pendekatan mereka tidak sesuai dengan hukum. Mereka hanya ingin apa yang mereka inginkan dan mengakibatkan kekosongan pemerintahan," terangnya, dikutip RFI.
"Saya menjamin kepada Anda bahwa tidak akan ada demonstrasi besok karena itu tidak sesuai dengan proses elektoral yang berlaku. Undang-Undang (UU) menyatakan bahwa hasil ini sudah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dan pengadilan terkait," sambungnya.
Kazadi memperingatakan kepada semua kandidat oposisi agar tidak menyulut instabilitas di RD Kongo usai pemilu. Ia pun menyebut pemerintah sudah sadar dan tahu apa yang akan dilakukan dalam menghentikan potensi kekacauan.
2. Oposisi RD Kongo anggap pilpres tidak sah
Pekan lalu, Martin Fayulu, Denis Mukwege dan tiga capres lainnya menyerukan demonstrasi akbar di Kinshasa pada Rabu (27/12/2023). Mereka menganggap bahwa pemilu tidak sah lantaran diliputi kecurangan dan masalah.
"Kami memuali diskusi. Apabila masyarakat setuju untuk ini, kami ada di sini. Kami membuka tangan kami. Apa yang akan kami lakukan pada 27 Desember dapat diduplikasi di seluruh wilayah. Sejumlah orang juga akan menggelar demo di Lubumbashi dan Goma," terang Fayulu.
Dilaporkan Africa News, Fayulu merupakan kandidat presiden yang kalah pada pilpres 2018. Sedangkan Denis Mukwege merupakan pemenang Penghargaan Nobel Perdamaian atas kerja kerasnya memperjuangkan korban pemerkosaan selama perang di RD Kongo.
3. Tshisekedi berhasil unggul telak pada hasil perhitungan sementara
Komisi Elektoral RD Kongo (CENI) pada Senin (25/12/2023) mengumumkan hasil parsial pilpres di negaranya dan menunjukkan bahwa calon petahana Felix Tshisekedi berhasil unggul dengan margin persentase yang sangat tinggi, mencapai 80 persen.
Namun, hasil tersebut masih jauh dari hasil yang sebenarnya karena baru mencakup 1,8 juta suara dari seluruh pemilih sebesar 44 juta jiwa. Sementara di posisi kedua dan ketiga diduduki oleh Moise Katumbu (15,18 persen) dan Martin Fayulu (1,2 persen). Bahkan, Mukwege hanya memperoleh suara di bawah 1 persen.
Pada pilpres 2018, Tshisekedi berhasil menang dengan suara yang sangat tinggi mencapai 81,4 persen. Ia pun dilantik sebagai presiden pada 2019 dan sekarang tengah bertarung untuk melanjutkan kepemimpinannya di RD Kongo.
CENI belum memberikan data peserta dalam pilpres kali ini, tetapi akan mengumumkan hasilnya secara bertahap. Selain mengadakan pilpres, CENI juga menggelar pemilu legislatif dan daerah yang bersamaan dengan pilpres.
