Jakarta, IDN Times - Komisi Eropa, pada Rabu (30/11/2022), menyarakan agar dana bantuan sebesar 13,3 miliar euro (Rp216,3 triliun) untuk Hungaria dibekukan.
Dana itu terdiri dari 7,5 miliar euro (Rp122 triliun) anggaran Uni Eropa (UE) yang dialokasikan untuk Hungaria dan 5,8 miliar euro (Rp94,3 triliun) untuk rencana pemulihan COVID-19.
Komisi meminta dana dibekukan karena Hungaria dianggap gagal memenuhi komitmennya melakukan reformasi peradilan yang sesuai hukum UE.
Melansir France 24, Hungaria dianggap gagal menerapkan bagian dari 17 tindakan perbaikan yang telah dijanjikan sampai tenggat waktu 19 November.
Wakil Presiden Komisi Eropa, Valdis Dombrovskis, mengatakan bahwa Hungaria harus memenuhi reformasi sebelum dapat mengajukan permintaan anggaran.
"Jika tidak terpenuhi, seluruh pembayaran akan diblokir, dan semua pembayaran berikutnya juga. Singkatnya, tidak ada dana yang akan mengalir sampai 'pencapaian penting' diterapkan dengan benar," kata Dombrovskis.
Meski menyarankan dana untuk dibekukan, komisi mendukung rencana pemulihan COVID-19 Hungaria. Namun, dana baru dapat diberikan jika negara-negara anggota UE menolak rekomendasi komisi. Batas waktu untuk mendukung atau menentang saran komisi hingga 19 Desember.
Jika tidak ada dukungan yang cukup, Hungaria juga akan kehilangan sekitar 70 persen dari dana yang dijanjikan UE.
Menteri Hungaria yang bertanggung jawab atas negosiasi dengan UE, Tibor Navracsics, mengatakan pemerintahnya telah memenuhi semua persyaratan yang diminta blok tersebut. Dia mengatakan bahwa pemerintah secara khusus telah membentuk otoritas integritas baru dan gugus tugas antikorupsi.
Pencarian dana dari UE yang terus tertunda ini membuat Navracsics menyalahkan kelompok liberal dan sayap kiri yang menekan parlemen Eropa.
Parlemen Eropa, pada pekan lalu, memperingatkan bahwa pemerintahan Perdana Menteri Viktor Orban berisiko menyalahgunakan dana UE. Parlemen baru-baru ini telah menyetujui laporan yang menuduh Orban menciptakan otokrasi elektoral.
"Saya khawatir Komisi Eropa akan terkena tekanan politik itu. Dan itu, tentu saja, tidak baik bagi kami. Tetapi Komisi Eropa harus mendasarkan penilaiannya pada fakta," kata Navracsics, dilansir BBC.
Sejak Orban memimpin Hungaria, UE kerap menuduh dia memicu kemunduran demokrasi dan melakukan berbagai penangkapan.
Pemerintahan Orban telah menerapkan konstitusi baru pada 2011, yang mengubah sistem pemilihan untuk memperkuat kekuatan partai, dan Mahkamah Konstitusi diubah menjadi badan peradilan yang kehilangan kekuatannya.
Sejak itu, tekanan terhadap hakim meningkat, mengurangi independensi pengadilan dan beberapa media penting ditutup atau diambil alih oleh pengusaha yang memilki kedekatan dengan pemerintah.
Pemerintah Orban juga menghadapi tuduhan bahwa bank, bisnis, dan bagian dari sektor ritel dikuasai mereka yang dekat dengan pemerintah. Ada juga tuduhan bahwa dana dari UE dipakai oleh pebisnis yang dekat dengan partai penguasa, termasuk kerabat perdana menteri.
Hungaria juga menghadapi perselisihan dengan UE dan pendukung hak asasi terkait tindakan keras pemerintah terhadap kebebasan akademik dan pers, serta hak minoritas dan LGBT.
Hubungan dengan UE juga mengalami gejolak karena Hungaria menolak memperpanjang sanksi terhadap Rusia, yang memiliki hubungan baik dan ketergantungan energi.