Kongres AS Undang Netanyahu untuk Berpidato di Capitol

Undangan kepada Netanyahu disampaikan secara resmi oleh para petinggi Kongres AS dari Partai Republik dan Demokrat. Jika terwujud, ini akan menjadi pidato keempat Netanyahu di hadapan Kongres, melampaui mantan PM Inggris Winston Churchill.

"Kedatangan anda (Netanyahu) akan menegaskan kembali hubungan erat antara negara kita dan menyoroti solidaritas Amerika dengan Israel," tulis para pemimpin Kongres dalam surat undangan, dilansir Al Jazeera pada Sabtu (1/6/2024).

Namun, surat bertanggal 1 Juni itu tidak menentukan jadwal spesifik untuk kunjungan yang direncanakan. Kongres mengundang Netanyahu untuk berbicara tentang visi pemerintah Israel dalam membela demokrasi, memerangi teror, dan membangun perdamaian yang adil dan langgeng di kawasan. Kritikus melihat undangan ini sebagai dukungan kontroversial terhadap tindakan keras Israel.

Rencana kunjungan Netanyahu ke Capitol diperkirakan akan semakin memperdalam perpecahan di Kongres terkait kebijakan luar negeri AS di Timur Tengah.

Dilansir Associated Press, semakin banyak politisi Demokrat yang menjaga jarak dengan pemerintahan sayap kanan Netanyahu akibat operasi militer Israel di Gaza. Sementara itu, Trump dan sekutunya dari Partai Republik justru memperkuat dukungan mereka untuk Israel.

Meski ada perbedaan sikap, secara umum Kongres masih memandang Israel sebagai sekutu dekat AS. Namun hal ini tak meredam kemarahan para pegiat hak asasi manusia (HAM).

"Mungkin Netanyahu bisa ditangkap atas kejahatan perangnya di ruang Senat," cuit aktris Cynthia Nixon, yang menyebut undangan Kongres sebagai hal memalukan. Aktivis lain juga mendesak para pemimpin Kongres untuk membatalkan undangan tersebut.

Pada Jumat (31/5/2024), Presiden Joe Biden telah mengungkap proposal perdamaian baru untuk menyelesaikan konflik di Gaza secara bertahap. Inisiatif ini mencakup pembebasan tahanan kedua pihak, termasuk warga Israel yang ditawan Hamas dan ratusan tahanan Palestina. Langkah ini menandai pergeseran dari fokus sebelumnya yang hanya mengejar gencatan senjata sementara.

"Biden paham betapa merugikannya secara politis jika konflik ini berlanjut hingga pemilu mendatang," kata analis Omar Baddar kepada Al Jazeera.

Sementara itu, dukungan global terhadap kemerdekaan Palestina terus mengalir. Spanyol, Norwegia, dan Irlandia baru-baru ini mengakui Palestina sebagai negara, yang segera dikecam Israel. Slovenia juga meminta parlemen mereka melakukan hal serupa.

"Pengakuan terhadap negara Palestina merefleksikan komitmen kami pada solusi dua negara dan penyelesaian konflik yang adil," tegas Menteri Luar Negeri Spanyol.