Jakarta, IDN Times - Konvoi Komite Palang Merah Internasional (ICRC) di ibu kota Sudan, Khartoum, diserang pada Minggu (10/12/2023). Serangan itu menewaskan dua orang dan melukai tujuh orang lainnya, termasuk tiga staf ICRC.
Sudan saat ini sedang mengalami perang saudara yang melibatkan tentara dengan paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF). Kedua pihak dilaporkan berkomitmen mencapai penyelesaian damai, tapi komitmen itu telah dilanggar.
Dilansir BBC, ICRC melaporkan serangan itu terjadi di lingkungan al-Shajara, yang terletak di sebelah barat kota. Organisasi kemanusiaan itu sedang bekerja untuk mengevakuasi lebih dari 100 warga sipil yang rentan dari Khartoum ke Wad Madani.
Pierre Dorbes, ketua delegasi ICRC di Sudan, mengatakan serangan itu tidak dapat diterima.
“Saya terkejut dengan sikap tidak hormat terhadap lambang Palang Merah, yang harus dihormati dan dilindungi sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional," kata Dorbes.
“Misi kami hari ini adalah untuk menyelamatkan warga sipil ini. Sebaliknya, banyak nyawa yang hilang secara tragis. Hati saya tertuju pada orang-orang tercinta dari orang-orang yang terbunuh, dan kami sangat berharap mereka yang terluka dapat pulih sepenuhnya," tambah dia.
Mereka yang perlu dipindahkan ke daerah yang lebih aman termasuk orang sakit, anak-anak, yatim piatu, dan orang lanjut usia. Operasi kemanusiaan ini harus dibatalkan sampai penilaian keamanan baru dapat dilakukan. ICRC menyerukan perlindungan segera bagi semua warga sipil, termasuk pekerja kemanusiaan dan personel medis.
Dilansir Reuters, tentara Sudan mengatakan konvoi tersebut mendapat serangan setelah perjanjian dilanggar dengan mendekati posisi pertahanannya, menggunakan mobil "milik pemberontak", yang mengacu pada RSF.
Militer menyebut konvoi itu sedang mengevakuasi warga sipil, termasuk warga negara asing, dari Gereja St. Mary di Khartoum.
RSF menuduh tentara sebagai pihak yang menyerang konvoi. Mereka mengatakan insiden itu mengakibatkan kematian dan juga cedera.
ICRC mengatakan evakuasi telah mendapat jaminan keamanan dari pihak yang bertikai.
“Operasi kemanusiaan tersebut telah diminta dan dikoordinasikan dengan pihak-pihak yang berkonflik, yang memberikan persetujuan dan memberikan jaminan keamanan yang diperlukan,” kata ICRC.
Badan regional Afrika Timur IGAD mengatakan telah mendapat komitmen dari kedua pihak untuk menerapkan gencatan senjata serta mengadakan pembicaraan tatap muka.
Kudeta di Sudan dua tahun lalu menyebabkan perdana menteri dan kabinetnya ditangkap hingga pemerintah dibubarkan. Hal itu terjadi saat perekonomian negara berada dalam krisis yang parah, dengan inflasi tinggi dan kekurangan pangan, bahan bakar dan obat-obatan.
Setelah kudeta, Sudan dipimpin oleh dewan jenderal militer. Ada dua orang yang menjadi pusat perselisihan, yaitu Jenderal Abdel Fattah al-Burhan selaku panglima angkatan bersenjata dengan Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo sebagai pemimpin dari RSF,
Keduanya berselisih mengenai arah negara dan langkah menuju pemerintahan sipil. Pertikaian lebih lanjut menyebabkan pertempuran meletus pada April, setelah anggota RSF dikerahkan kembali ke seluruh negeri dalam tindakan yang dianggap oleh tentara sebagai ancaman.
Konflik itu dengan cepat meningkat di berbagai wilayah. Perang saudara menyebabkan lebih dari 5 juta orang terpaksa mengungsi, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa.