Korea Utara Bantah Tuduhan AS soal Pengiriman Senjata ke Rusia  

KCNA melaporkan, pejabat Korea Utara itu menegaskan, bahwa ekspor dan impor adalah “hak yang sah dan khas untuk negara berdaulat”. Meski begitu, pejabat itu menegaskan bahwa Pyongyang tidak pernah mengakui sanksi dari Dewan Keamanan PBB terhadap hukuman yang dibuat oleh AS dan pasukan "bawahannya".

“Tapi kami mengambil kesempatan ini untuk memperjelas satu hal. Kami belum pernah mengekspor senjata atau amunisi ke Rusia sebelumnya dan kami tidak berencana untuk mengekspornya,” kata pejabat itu,  yang berkedudukan sebagai wakil direktur jenderal biro peralatan umum Kementerian Pertahanan Nasional.

“Belum diketahui pasti dari mana asal rumor yang disebarkan AS, tapi itu bertujuan untuk mencoreng citra DPRK,” tambah pejabat itu, dikutip dari Reuters.

Pada Agustus, pejabat AS mengatakan bahwa Rusia membeli pesawat nirawak buatan Iran, yang berakhir dengan berbagai masalah teknis. Para ahli mengatakan, Korea Utara berpotensi menjadi sumber utama Rusia melalui pembelian senjata kecil, artileri dan amunisi lainnya. Hal itu karena kemampuan sistem pertahanan milik Pyongyang didasari oleh persenjataan era Soviet.

Sejauh ini, Korea Utara berusaha untuk mempererat hubungan dengan Rusia dikala sebagian besar pihak barat menjauhkannya. Pyongyang juga menyalahkan AS atas krisis di Ukraina dan membenarkan tindakan militer Moskow di Ukraina.

Korea Utara telah menunjukan bahwa pihaknya tertarik untuk mengirim pekerja konstruksi, hal itu untuk membantu membangun kembali infrastruktur di wilayah separatis Rusia, tepatnya di Ukraina Timur. Pada bulan Juli, Pyongyang juga mengakui kemerdekaan wilayah Donetsk dan Luhansk setelah Rusia dan Suriah.

Bulan ini, Parlemen Pyongyang juga mengesahkan undang-undang baru, yang memungkinkan Korea Utara untuk menggunakan senjata nuklir secara Pre-emptif. Hal itu untuk menghadapi skenario apabila pemerintahannya berada di bawah ancaman.

Melansir AP, perwakilan khusus pemerintahan AS untuk Korea Utara, Sung Kim, bertemu dengan pejabat Korea Selatan, Kim Gunn pada Kamis di Seoul. Keduanya menyampaikan “keprihatinan serius” atas meningkatnya doktrin nuklir Pyongyang yang dijabarkan dalam undang-undang terbaru, kata Kementrian Luar Negeri Korea Selatan.

Kementerian mengatakan, diplomat AS telah menegaskan komitmennya untuk membela Korea Selatan apabila muncul serangan militer dari Korea Utara, termasuk serangan nuklir. Sekutunya juga akan melakukan balasan yang keras terhadap Pyongyang apabila berani melakukan hal itu.