Korsel Sebut Teknologi Digital dan AI Berisiko Ancam Demokrasi

Konferensi berlangsung selama tiga hari. Pada pembukaan, Yoon mengatakan negara-negara punya kewajiban berbagi pengalaman dan kebijaksanaan, sehingga AI dan teknologi digital digunakan untuk mendorong demokrasi.

"Berita palsu dan disinformasi berdasarkan AI dan teknologi digital tidak hanya melanggar kebebasan individu dan hak asasi manusia, tetapi juga mengancam sistem demokrasi," katanya dikutip dari Reuters.

Menteri Luar Negeri Korsel, Cho Tae Yul, turut mengatakan bahwa interaksi AI dan teknologi digital membawa peluang dan tantangan.

"Meskipun teknologi ini meningkatkan keterlibatan demokrasi, teknologi ini juga memperbesar ancaman misinformasi, disinformasi, dan pengawasan digital, sehingga melemahkan fondasi masyarakat demokratis," katanya.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, yang hadir dalam konferensi, menyoroti perkembangan teknologi dengan cara menjaga menjaga prinsip-prinsip demokrasi dari prinsip-prinsip otoritarianisme.

"Kita perlu memastikan bahwa teknologi menopang dan mendukung nilai-nilai dan norma-norma demokrasi," kata Blinken dikutip dari Yonhap.

Dia juga mengatakan kemajuan teknologi AI dan digital akan memacu pembaruan demokrasi di masa depan.

"Demokrasi adalah aspirasi bersama masyarakat di seluruh dunia. Tuntutan terhadap demokrasi perwakilan masih kuat," jelasnya.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Jepang Yoko Kamikawa hadir melalui pesan video. Dia mengatakan ada risiko penggunaan AI untuk memanipulasi informasi dan melemahkan demokrasi serta kerja sama internasional.

"Baik individu maupun negara, stabilitas dan kemakmuran didasarkan pada hubungan saling percaya. Kita harus melawan manipulasi informasi yang menciptakan rasa saling tidak percaya dan perpecahan," ujarnya dikutip dari Kyodo.

Perdana Menteri (PM) Jepang belum hadir dalam acara pembukaan. Dia diperkirakan akan menghadiri pertemuan daring yang dilakukan pada Rabu.

Konferensi Demokrasi yang diprakarsai Biden mempertemukan para menteri dan pejabat dari negara-negara demokrasi, serta wakil organisasi masyarakat sipil.

Delegasi penting pemerintah dari sekitar 30 negara diperkirakan akan hadir dalam acara itu.