Korut Deklarasikan Strategi Anti-AS yang Paling Keras

29 Des 2024, 18:13 WIB

Angga Kurnia Saputra

Markas Besar Partai Pekerja Korea di Pyongyang, Korea Utara. (Mark Fahey, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons)

Intinya sih...

Korut deklarasi strategi perlawanan terhadap AS, Korsel, dan Jepang
Kim Jong-un memerintahkan peningkatan kemampuan berperang militernya
Pertemuan partai Korut mengedepankan tugas positif mempromosikan hubungan dengan negara sahabat

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Korea Utara (Korut) mendeklarasikan strategi perlawanan yang paling keras terhadap Amerika Serikat (AS) pada pertemuan tahunan partai. Pyongyang menegaskan bahwa kerja sama militer antara Korea Selatan (Korsel), AS, dan Jepang telah berkembang menjadi blok militer nuklir yang agresif.

Strategi tersebut diumumkan dalam rapat umum tahunan Komite Sentral Partai Pekerja Korea pada Senin hingga Jumat (23-27/12/2024), yang dipimpin oleh pemimpin Korut Kim Jong-un. Pertemuan tahunan itu digunakan dalam beberapa tahun terakhir untuk menyampaikan pengumuman kebijakan penting.

Dalam pertemuan itu, Kim mengatakan bahwa Seoul telah berubah menjadi pos terdepan antikomunis bagi Washington. Pemimpin itu mengklarifikasi bahwa strategi yang diumumkannya untuk kepentingan dan keamanan nasional jangka panjang, dilaporkan media pemerintah Pyongyang, KCNA, pada Minggu (29/12/2024).

"Realitas ini jelas menunjukkan ke arah mana kita harus maju dan apa yang harus kita lakukan, serta bagaimana caranya," bunyi pernyataan Kim, dikutip dari Kyodo News.

1. Kim serukan peningkatan kemampuan berperang militernya

Kim memerintahkan peningkatan kemampuan berperang militernya untuk memenuhi tuntutan peperangan modern dan skenario perang, serta cara eksekusi musuh yang selalu berubah. Itu mencakup percepatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan, serta pengembangan radikal industri pertahanan.

Pertemuan partai itu juga mengedepankan tugas untuk secara positif mempromosikan pembangunan hubungan dengan negara-negara sahabat yang menghormati martabat dan kepentingan Korut. Namun, pihaknya tidak menyebutkan secara spesifik negara-negara yang dimaksud.

Mengacu pada keberhasilan yang dicapai tahun ini dalam urusan luar negeri, KCNA mengatakan bahwa Korut telah menanggapi struktur hubungan internasional yang tidak stabil dengan cerdas. Pyongyang telah memantapkan dirinya sebagai kekuatan yang mendorong pembangunan dunia multipolar yang paling benar.

2. Strategi anti-AS sebagai langkah pembuka jelang kembalinya Trump

ilustrasi bendera Korea Utara (unsplash.com/Micha Brandli)

Laporan KCNA tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai strategi baru tersebut. Namun, hal tersebut dipandang sebagai langkah pembuka oleh Korut menjelang kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih pada 20 Januari mendatang.

Kim pada bulan lalu tampak tidak tertarik dengan prospek kembali ke perundingan denuklirisasi dengan Trump. Dalam pernyataan publik pertamanya sejak pemilihan presiden AS pada 5 November, Kim telah menolak gagasan tersebut, mengutip The Japan Times.

"Kami telah melakukan segala kemungkinan dalam perundingan bilateral dengan AS, dan apa yang pada akhirnya kami yakini bukanlah keinginan negara adidaya untuk hidup berdampingan dengan kami, tetapi sikap mereka yang mendominasi dan kebijakan agresif dan bermusuhan yang tidak dapat diubah terhadap DPRK (Korut)," kata Kim.

3. Kim melakukan reshuffle kabinet pemerintahan

ilustrasi pemimpin Korut Kim Jong Un (pixabay.com/tiburi)

Dalam pertemuan itu, Pak Thae-song, seorang sekretaris partai, ditunjuk sebagai perdana menteri, menggantikan Kim Tok-hun, yang menjabat sejak 2020. Pak termasuk di antara kader Politburo teratas yang terlihat bersama Kim selama kegiatan publik besarnya baru-baru ini, termasuk pertemuan puncaknya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Sementara itu, Kim Jong-gwan ditunjuk sebagai wakil perdana menteri, serta Kwon Song-hwan dan Kim Yong-sik masing-masing ditunjuk sebagai menteri baru untuk pengembangan sumber daya dan perdagangan. Langkah itu secara luas dianggap bertujuan mempercepat implementasi kebijakan ekonomi Korut.

Menteri Luar Negeri Choe Son-hui, dan kepala staf umum Tentara Rakyat Korea, Ri Yong-gil, juga terpilih sebagai anggota Politbiro. Itu dianggap sebagai pengakuan atas peran keduanya dalam memperkuat hubungan Pyongyang-Moskow melalui pertukaran belakangan ini dan pengerahan pasukan Korut di Ukraina, dilaporkan oleh Yonhap.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.